Zero Tolerance, Prabowo Bakal Sikat Pemburu Rente Alat Pertahanan

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 21 Januari 2023 21:29 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah berupaya membongkar dugaan kasus dugaan korupsi kapal angkut Kementerian Pertahan yang terjadi pada periode 2012-2018. Jenisnya kapal angkut tank TNI AL. Atas hal ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang berburu rente alat pertahanan negara. Bahkan, ia mengingatkan publik untuk tidak berspekulasi mendahului KPK terkait kasus dugaan korupsi kapal angkut tank TNI Angkatan Laut (AL) di Kemenhan tahun 2012-2018. "Terkait kasus yang sedang ditangani KPK tersebut, terjadi sebelum Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan," tegas Juru bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan, Sabtu (21/1). Menurut Danhil, kasus dugaan korupsi ini berdampak pada keterlambatan produksi dan pengiriman kapal untuk TNI AL. "Yang seharusnya sekitar 2 tahun, menjadi 8 tahun," tegasnya. Danhil menambahkan, kapal tersebut sudah diserahkan Kemenhan ke TNI AL pada tahun 2020 dan 2021. Kasus ini diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Tersangkanya sudah ada, tapi belum diumumkan.

Topik:

KPK Prabowo Subianto Korupsi Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan

Berita Sebelumnya

Istri dan Anak Enembe Diduga Turut Serta Proyek di Papua

Berita Selanjutnya

Densus 88 Tangkap Tersangka Teroris di Sleman

Berita Terkait

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

4 jam yang lalu

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

8 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN) (Foto: Istimewa)

KPK Ternyata Sudah "Garap" Gubernur Kalbar soal Korupsi DPUPR Mempawah

9 jam yang lalu

Monitor Hukum
Potongan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Dok MI)

Ironi Biskuit Tanpa Gizi Diduga Dijadikan 'Simbol Kepedulian' Anggota DPR saat Kunker, Obat-obatan saat Reses!

9 jam yang lalu