MAKI Sebut KPK Tak Serius Tangkap Koruptor 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 26 Januari 2023 15:08 WIB
Jakarta, MI - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius dalam penangkapan para buron korupsi. Hal itu ia ungkapkan merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penangkapan buron korupsi tergantung nasib. Deputi Penindakan KPK Karyoto yang mengatakan salah satu buron KPK, Paulus Tannos, gagal ditangkap di Thailand karena telatnya penerbitan red notice. Karyoto mengaku KPK telah mengajukan permohonan red notice kepada Tannos sejak lima tahun lalu. Menurut Boyamin Saiman, contoh kasus itu menjadi sinyal KPK tidak serius dalam memproses penangkapan para buron korupsi. "Kalau KPK sampai 5 tahun nggak selesai itu berarti tidak dikawal, tidak diurus cuman ngirim surat aja. Jadi ini menunjukkan manajemen KPK amburadul dalam melakukan tindakan-tindakan," kata Boy sapaan akrabnya, Kamis (26/1). "Kalau perlu KPK datang ke pusat Interpol di Prancis. Justru ini nampak keliatan KPK tidak serius dalam mengejar buron dan malah sekarang retorikanya nasib baik. Ini kan seperti anak kecil omongan begini bukan kelasnya KPK," sambungnya. Lebih lanjut, Boyamin mengatakan penangkapan buron korupsi seharusnya tidak bergantung pada nasib. KPK, kata Boy, terkesan tidak serius untuk menindak para buron atas pernyataan tersebut. "Jadi KPK tidak mampu karena tidak mau. Ketidakmpuan menangkap buron itu karena tidak mau bukan faktor-faktor yang lain," katanya. "Buktinya dulu nangkep Nazarudin sampai Kolombia mampu kok apalagi ini misalnya Harun Masiku sempat masuk ke dalam negeri dari Singapura, tinggal nangkep aja juga," imbuhnya. #MAKI

Topik:

KPK MAKI

Berita Sebelumnya

Anggota DPRD Batam Ditangkap Nyabu Barsama Wanita di Hotel

Berita Selanjutnya

Kejagung Periksa Lagi Anak Buah Johnny G Plate Terkait Dugaan TPPU BAKTI Kominfo

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

12 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

14 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

14 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

14 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

19 jam yang lalu