KPK Buka Peluang Panggil Menpora Dito Terkait Asal Usul Hadiah Rp 162 Miliar

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 20 Juli 2023 11:18 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo untuk mengklarifikasi soal asal usul aset 4 bidang tanah dan satu mobil senilai Rp 162 miliar, yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pasalnya, harta kekayaan suami Niena Kirana Riskyana itu berasal dari hadiah. Deputi Pencegahan dan Eksekusi KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, sejauh ini pihaknya masih memverifikasi asal usul harta kekayaan Dito yang dilaporkan berasal dari hadiah. Dia pun sedang merembukan dengan tim Direktorat LHKPN KPK terkait keperluan dalam melakukan klarifikasi langsung kepada Menpora tersebut. “Saya diskusi dulu dengan tim ya,” kata Pahala kepada wartawan dikutip, Kamis (20/7). Dijelaskan Pahala, pihaknya tidak mendapatkan bukti fisik terkait sertifikat atau akta dari harta Dito yang berasal dari hadiah. Meski diakui tidak ada kewajiban dalam LHKPN, namun Pahala memastikan, akan meminta Dito untuk menyerahkan bukti fisik tersebut saat pemeriksaan nanti. “Kalau kirim LHKPN tidak lampirkan bukti. Jadi kalau perlu kita bisa minta kirim bukti pendukung,” ungkapnya. Sebelumnya, Menpora Dito mengaku siap dipanggil KPK untuk mengklarifikasi sejumlah kejanggalan harta kekayaan yang di laporkan ke KPK. Dito mengaku bingung saat diminta menyerahkan LHKPN sebagai syarat menjadi pejabat negara. Sementara KPK saat menerima LHKPN, menemukan sejumlah kejanggalan bernilai ratusan miliar dari sebagian besar aset milik Dito, dimana tertulis sebagai hadiah, yang belakangan diklaim Dito bersumber dari warisan orang tua istrinya, Niena Kirana Riskyana. Untuk diketahui, Mertua Dito bernama Fuad Hasan Masyhur merupakan pendiri dan pemilik PT Menthobi Karyatama Raya atau Maktour yang bergerak dalam jasa travel haji dan umroh. Di Dunia politik, Fuad diketahui menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Sedangkan, Ayah Dito, Arie Prabowo merupakan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) sejak 2017 hingga 2019. Sedangkan Ibunya, Arti Laksmigati merupakan sosialita terkemuka yang dekat dengan Istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno. Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Dito Ariotedjo mencapai 282 miliar. Aset berupa tanah dan bangunan memiliki taksiran nilai mencapai Rp 187.595.355.600. Dari jumlah tersebut, aset yang diakuinya bersumber dari hadiah sekitar Rp 161,5 miliar. Berikut lima harta kekayaan Dito yang berasal dari hadiah: 1. Tanah dan Bangunan seluas 3.623 m2/2.828 m2 di Jakarta Timur seharga Rp 114.193.000.000 2. Tanah dan Bangunan seluas 488 m2/236 m2, tidak diketahui kawasannya seharga Rp 10.000.000.000 3. Tanah dan Bangunan seluas 346.65 m2/346.65 m2 di Jakarta Pusat seharga Rp 17.350.000.000 4. Tanah dan Bangunan seluas 382.13 m2/382.13 m2 di Jakarta Selatan, seharga Rp 20.052.355.600 5. Mobil, Toyota Alphard 2,5 G tahun 2019, seharga Rp 900.000.000 Total kelima aset Dito dari hadiah itu senilai Rp 162.495.355.600 (Rp 162,49 miliar). Angka itu lebih dari setengah kekayaan Dito yang dilaporkan ke LHKPN.   #KPK Buka Peluang Panggil Menpora Dito Terkait Asal Usul Hadiah Rp 162 Miliar

Topik:

KPK Menpora Dito LHKPN Dito Ariotedjo harta kekayaan janggal

Berita Sebelumnya

Marak Kasus Mutilasi, Pakar Hukum Dorong Pelaku Dihukum Mati

Berita Selanjutnya

Bareskrim Polri Panggil Saksi Kasus TPPU Panji Gumilang Pekan Depan

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Respons KPK soal Puluhan Eks Pegawai Ingin Kembali Bertugas di Lembaga Antirasuah

30 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Siapkan Kontra Memori Banding Lawan Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, Selasa (14/10/2025)

Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Tahu Pembagian Kuota Haji 2024 juga Tak Kenal Yaqut

18 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker

18 jam yang lalu

Hukum
Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Istimewa)

Mengapa Ayah Eks Menpora Dito Terseret Dugaan Korupsi Anoda Logam dengan Antam?

18 jam yang lalu