Tak Hanya di Lampung, di Muna Barat Sultra Jalannya Juga Rusak

Muna Barat, MI - Baru-baru ini Provinsi Lampung disoroti publik karena jalan rusak parah hingga viral di media sosial. Bahkan Presiden Jokowi turun langsung melihat jalan rusak tersebut. Namun jalan rusak parah bukan cuma ada di Lampung. Yaitu di Provinsi Sulawesi Tengara tepatnya di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, ada juga jalan yang sangat memprihatinkan. Jalan tersebut rusak parah dan berlumpur. Berdasarkan pantauan Monitor Indonesia, Selasa (9/5) disebagian jalan yakni mulai dari gerbang masuk Kota Laworo, Muna Barat hingga pada jalan didepan Bandara Sugimanuru, tampaknya jalan itu luput untuk diperhatikan. [caption id="attachment_541454" align="alignnone" width="1024"] Jalan rusak di depan gerbang masuk Bandara Sugimanuru[/caption] Pasalnya, ada kerusakan di beberapa titik. Ketika curah hujan yang tinggi menyebabkan genangan dan kerusakan di beberapa titik itu. Bahkan pengendara motor pun ikut terkena dampaknya. "Jalan ini kan dulunya mulus, bagus lah. Tetapi itu hanya sebentar saja. Apalagi ada jalan dua jalur kebanggan warga Muna Barat. Proyek jalan ini dulu dicetuskan di era L.M. Rajiun Tumada yang saat ini telah digantikan oleh seorang pejabat atau Pj, Bahri," kata Ahmad yang mengalami kerusakan motor sesaat melewati jalan berlubang, kepada Monitor Indonesia pada beberapa waktu lalu. Monitor Indonesia mencoba melihat dari dekat kondisi jalan itu. Tampak aspalnya cukup tipis sehingga gampang saja rusak, apalagi dilewati kendaraan besar. "Dulu (saat proyek pengerjaannya) kalau tidak salah, jalan dasarnya itu dibuka lalu diisi dengan batu yang kuning-kuning itu (batu awu). Nonifi aspalno, mina naotebal dua. Ane noghuse korahanom waitu sampe nabanjir dua ingka we Guali waitu, pada aitu nodaimo nagha kangkaha, pedahae dua bhela sooku e (bahasa daerah Muna)," kata salah satu warga Desa Guali yang enggan disebutkan namanya kepada Monitor Indonesia, Selasa (9/5). Selanjutnya, Monitor Indonesia mencoba membandingkan jalan itu dengan jalan di daerah sekitaran/dekat Tugu Sarung. Terlihat jalan itu lumayan bagus meski masih ada titik yang berlubang namun tidak seperti di Kecamatan Kusambi itu. Berdasarkan sumber Monitor Indonesia, bahwa jalan tersebut diperbaiki dengan menggunakan dana talangan inisiatif dari warga sekitar. "Iya, jalan ini katanya telah diperbaiki dengan dana talangan dari warga. Narumato kaawu anggaran maoigho we pemerintah defegantie doino nagha," kata sumber itu kepada Monitor Indonesia. Sarat KKN Melihat kondisi jalan tersebut, salah satu tokoh pemuda Muna Barat, Alkindi turut buka suara atas keluhan masyarakat khususnya di Kecamatan Kusambi. Ia menduga sarat KKN pada pembangunan jalan itu sebelumnya. Pasalnya, kata Mahasiswa program Pascasarjana Universitas Nasional ini, pengaspalan yang terjadi dalam pemerintahan sebelumnya diduga ada kongkalingkong antara oknum terkait karena pengaspalan yang menelan anggaran miliaran rupiah cepat hancur seperti bubur. “Rusaknya jalan-jalan di Muna Barat yang cepat hancur sperti bubur patut diduga kurang berjalanya fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Muna Barat selama ini," kata Alkindi kemarin. [caption id="attachment_518740" align="alignnone" width="680"] Didin Alkindi, Ketua Divisi Advokasi dan Propaganda HIPMA Sultra Jabodetabek(Foto: Doc Pribadi)[/caption] "Misalnya jenis aspal yang dipakai, ketebalan jalan, dan lebar jalan yang dibangun, sebenarnya ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk mengecek sebagai panyambung lidah aspirasi masyarakat Muna Barat,” timpal alumni Universitas Halu Oleo ini. Sebentar lagi pemilu bakal digelar, tentunya masyarakat bakal suguhkan janji-janji yang sangat manis. Alkindi berharap masyarakat Muna Barat menjadi catatan kritis terhadap oknum-oknum DPRD yang tidak menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya. “Bayangkan anggaran miliaran untuk pembangunan jalan selama ini rusak dan hancur begitu saja dan DPRD seharunya tidak menutup mata, sebab dia sebagai lembaga pengawas mestinya menjalankan fungsinya bukan diam seribu bahasa,” tegasnya. Alkindi menambahkan, bahwa sebagai genarasi muda sangat setuju dengan program yang dijalankan Pj Bupati Muna Barat saat ini ada pembangunan skala prioritas terutama perbaikan pelayanan seperti pembangunan perkantoran. Pj Bupati Muna Barat meminta langsung kepada masyarakat agar diawasi pembangunan tersebut agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Harusnya Pemprov Dievaluasi Ahli kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Sulika Asmorowati menilai respon pemerintah pusat untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merespon masalah dan mengalokasikan budget. Kabarnya Pemerintah bakan menganggarkan perbaikan jalan sekitar Rp 800 miliar. “Pemerintah di era sekarang harus sat set wat wet (bergerak cepat). Saat presiden merespon dengan mengambil alih, harusnya pemerintah provinsi mengevaluasi apa yang salah,” kata Sulika kepada wartawan, Selasa (9/5). Sulika menyoroti pernyataan pemerintah provinsi tidak mampu memperbaiki jalan provinsi yang tidak sejalan dengan alokasi anggaran perjalanan dinas yang besarannya sampai tiga kali anggaran perbaikan jalan. Padahal jalan itu infrastruktur penting. “Harusnya ada realokasi. Repon pemerintah provinsi yang kurang gercep menunjukkan incapacity dalam membangun,” kata dia. Langkah Jokowi mengambil alih, menurut dia, merupakan kewenangan presiden sebagai pemegang kendali pemerintahan tertinggi. Memaksimalkan respon pada kebutuhan masyarakat jika respon pemprov lambat. Diharapkan, pengambilalihan wewenang bisa segera menyelesaikan masalah. Berkaca dari kasus jalan rusak di Lampung, Sulika menyarankan daerah lain melihat lagi alokasi anggarannya apakah sudah cukup menjelang perbaikan anggaran pada bulan Agustus nanti. “Ketika asesmen sudah dilakukan dan tahu kalau alokasi anggaran kurang untuk perbaikan, berarti harus ditambah. Kalau tidak cukup, bisa mengajukan ke pusat. Sebaliknya, kalau anggaran perbaikan banyak dan tidak terserap, ya, ngapain. Habiskan dulu APBD-nya, tahun depan bisa evaluasi lagi,” tuturnya. Agar anggaran lebih sesuai dan tidak hanya mencontoh tahun lalu, pemerintah daerah harus sering blusukan. “Musrenbang itu kan suara-suara di bawah. Pelaporan yang disampaikan masyarakat harus ditangani. Hasil Musrenbang RT/RW dianalisis sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan kemudian diputuskan oleh pemegang otoritas,” kata Sulika. Jalan Rusak Akibat Pengalihan Anggaran di Masa Pademi Covid-19 Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan salah satu penyebab banyaknya jalan rusak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, karena adanya anggaran perbaikan jalan yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Diketahui, sejak 2019 lalu, sejumlah anggaran dilakukan pengalihan untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah anggaran untuk perbaikan dan perawatan kondisi jalan di Indonesia. “Memang ada 1 kondisi jalan di banyak provinsi yang menurun pemantapannya atau kualitasnya, bahwa selama 3 tahun terakhir kita berhadapan dengan pandemi, situasi pandemi, budget kita kan banyak yang dialihkan, dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat prioritas untuk penanganan covid,” ujar Endra, Senin (8/5). Atas adanya pengalihan anggaran, ada sejumlah jalan yang tidak mendapat perawatan. Sehingga pada akhirnya mengalami kerusakan dan tak langsung diperbaiki karena keterbatasan anggaran. “Jadi memang salah satu yang terdampak itu di sektor jalanm di banyak jalan yang tidak atau kurang mendapatkan penanganan selama pandemi tersebut,” pungkasnya.

Topik:

Jokowi PUPR Lampung Jalan rusak Muna Barat KKN DPRD Muna Barat

Tak Hanya di Lampung, di Muna Barat Sultra Jalannya Juga Rusak

Berita Sebelumnya

Triliunan Dana BTT Pemprov DKI Jakarta Semena-mena Diduga Sarat KKN

Berita Selanjutnya

Batu Bara dalam Pusaran Mafia Proyek, Perusahaan Kontraktor di Jakarta Menang Tender Pembangunan Kantor Bupati Meski Sudah Black List

Berita Terkait

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

Kejaksaan Sita Barang Bukti senilai Rp 38,5 M Dari Rumah Eks Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K