Batu Bara dalam Pusaran Mafia Proyek, Perusahaan Kontraktor di Jakarta Menang Tender Pembangunan Kantor Bupati Meski Sudah Black List

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Mei 2023 19:47 WIB
Jakarta, MI - Perburuan proyek oleh kontraktor tidak kenal wilayah. Jauh dekat pun tidak dihiraukan yang penting "dapat proyek, dapat untung". "Lobi-lobi" pastilah satu strategi yang dimainkan. Baik kepada pejabat eksekutif maupun instansi lainnya menumpuk pundi-pundinya. Kedekatan yang sangat akrab antara para pengusaha dengan penguasa lainnya biasanya berakibat fatal. Sikap arogansi dan takabur juga akan menjadi batu sandungan diakhir cerita. Tim Monitor Indonesia, Jum'at (26/5) menemukan satu indikasi kuat alur cerita diatas. Bagaimana tidak demikian? Berdasarkan penelusuran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Monitor Indonesia menemukan fakta bahwa satu perusahaan di Jakarta dimenangkan oleh BPBJ Kabupaten Batubara dengan penawaran 99,70%. Dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS ) terdapat Rp 54.305.062.795.00 dimenangkan dengan penawaran Rp 54.000.759.986.60. Proyek ini sesuai jadwal kontrak ditanda tangani tanggal 8 Maret 2023. Selanjutnya dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) ditemukan fakta bahwa perusahaan pemenang tender ini adalah PT Tureloto Battu Indah yang beralamat di Kompleks Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprapto No 160 Kemayoran Jakarta Pusat. Namun demikian, perusahaan tersebut sudah di black list tertanggal 23 Februari 2023 dan berlaku sanksi selama satu tahun mulai 23 Maret 2023 hingga 23 Maret 2024 serta ditayangkan mulai tanggal 2 Maret 2023. Melihat data dan fakta ini, patut diduga adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikalangan kontraktor, panitia lelang dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batubara. Untuk diketahui, bahwa perusahaan kontraktor ini juga merupakan salah satu perusahaan yang berada dipusaran kasus yang membelit Bupati Bogor Ade Yasin yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan suap BPK untuk memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021 yang lalu. (Sabam Pakpahan) #Kabupaten Batu Bara#Provinsi Sumatera Utara#Batu Bara#Batu Bara #

Topik:

Kabupaten Batu Bara Mafia Proyek

Berita Sebelumnya

Tak Hanya di Lampung, di Muna Barat Sultra Jalannya Juga Rusak

Berita Selanjutnya

Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp95 Miliar, LSM FORBI PPKM Desak Kejaksaan Agung Usut