Beredar Kabar KPK Geledah Rumah Ketua DPRD DKI, Ini Kata PDIP

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 20 Januari 2023 16:13 WIB
Jakarta, MI - Beredar kabar di grup WhatsApp (WAG) awak media, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, pada Jum'at (20/1) pagi. Ketika dikonfirmasi Monitor Indonesia, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menepis kabar adanya penggeledahan di rumah Prasetyo oleh lembaga antirasuah itu. “Gak benar itu mbak, saya baru saja komunikasi dengan mas pras, Beliau mengatakan tidak ada kok,” kata Gembong kepada Monitor Indonesia, Jum'at (20/1). Senada dengan anggota Komisi A DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, mengaku tidak tahu soal adanya penggeledahan tersebut. "Wah saya belum tahu sama sekali," kata Rio saat dihubungi, Jum'at (20/1). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Kepala Bagian Pemberitaan (Kabag) KPK Ali Fikri, mengatakan setidaknya ada enam ruangan di DPRD DKI yang digeledah yakni ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta. “Dari penggeledahan ini Tim Penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, pada Rabu (18/1) Selain itu, KPK juga sudah menjadwalkan pemanggilan Prasetyo untuk dimintai keterangan lebih lanjut soal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Sementara itu, Prasetyo mengatakan mendukung proses penyelidikan KPK yang menggeledah DPRD DKI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. “Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK,” kata Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (17/1).

Topik:

KPK Prasetyo Edi Marsudi DPRD DKI

Berita Sebelumnya

Polisi Duga Korban Serial Killer Wowon Cs Lebih dari 9 Orang

Berita Selanjutnya

Respons Pj Gubernur Heru Soal Geisz Chalifah Mundur dari Komisaris Ancol

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

15 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

16 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

1 hari yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

5 Oktober 2025 09:06 WIB

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

5 Oktober 2025 07:00 WIB

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

5 Oktober 2025 00:23 WIB