Kinerjanya Dianggap Baik, Masyarakat Puas Dengan Pemerintahan Jokowi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 12 Desember 2022 00:11 WIB
Jakarta, MI- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai bahwa kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini berhasil menaikkan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia. "Di beberapa bidang Presiden berhasil menyelenggarakan G20 dan menjalankan pemerintahan dalam bidang ekonomi, sehingga tidak krisis seperti negara-negara lainnya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, (11/12/2022). Yang cukup menarik, kata dia, publik merasa puas dengan ketegasan Presiden Jokowi terhadap penerapan hukum dalam beberapa kasus besar yang menyita perhatian publik, seperti pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan tragedi Kanjuruhan Malang. “Presiden meminta proses itu dibuka secara terang benderang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu tentunya wajar ketika masyarakat merasa puas terhadap kinerja presiden," ujarnya. Tak hanya itu, Fermando juga mengapresiasi keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Pemerataan infrastruktur ini membuat masyarakat puas, apalagi bagi masyarakat di timur Indonesia yang saat ini arah pembangunan lebih condong ke sana. “Seperti yang dilihat misalnya wilayah timur yang selama ini sedikit terabaikan, tentu sudah ada peningkatan yang signifikan dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini wajar ketika masyarakat merasa pemerataan itu sudah cukup membaik," jelasnya. Fernando pun menyarankan agar para pembantu Presiden seperti menteri dan kepala daerah harus fokus dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diemban mereka. “Tentu yang harus tetap dijaga soliditas oleh tim kerjanya beliau untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Meski kepuasan publik mengalami peningkatan atas kerja pemerintah, Fernando Emas juga memberikan catatan yang harus diperhatikan pemerintah, yakni pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan. Pemindahan IKN, kata Fernando, akan membuat fokus pemerintah terbagi dan ditakutkan program-program kerja lainnya tidak akan maksimal. Sebelumnya, Poltracking Indonesia merilis hasil survei soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dalam survei tersebut, sebanyak 73,2 persen masyarakat merasa puas dengan pemerintahan saat ini.

Topik:

Jokowi

Berita Sebelumnya

Songsong Pemilu 2024, PKS Kuatkan Struktur dan Infrastruktur di Malut

Berita Selanjutnya

Perppu Pemilu Tak Kunjung Diterbitkan, Politikus PKB Curiga Ada Pejabat Pemerintah yang Berupaya Gagalkan Pemilu

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB