Bawaslu Bakal Awasi Pendaftaran Pencalonan Presiden

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 11 Oktober 2023 14:02 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi secara melekat proses pendaftaran pencalonan presiden pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. "Dalam konteks ini dalam mengatasi yg kami pilih adalah melakukan pengawasan secara melekat khusus selama rentang 19-25 Oktober," kata Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/10). Selain itu, Bawaslu juga mengajak partai politik (parpol) memberikan informasi kepada Bawaslu RI. "Kami mengajak parpol yang mengusulkan calon presiden dan wapres untuk juga dapat stimultan memberikan informasi kepada Bawaslu," kata Lolly. Hal itu dilakukan untuk menhindari terjadinya sengketa pada tahapan pendaftaran pancalonan presiden di KPU mendatang. "Sehingga nanti berbagai upaya yg memungkinan misalnya potensi sengketa itu tak terjadi," ujar Lolly. Dia menyampaikan, parpol juga harus kepercayaan kepada Bawaslu, sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024. "Dalam konteks ini komunikasi partainya oke ke Bawaslu kan bagian dari mengawal benar secara prosedur dan tepat waktu," pungkas Lolly. (ABP)   #Bawaslu Bakal Awasi Pendaftaran Pencalonan Presiden

Topik:

Bawaslu Pendaftaran Pencalonan Presiden

Berita Sebelumnya

Jokowi Sulit Rebut Tahta Megawati

Berita Selanjutnya

Bawaslu Harap Tidak Terjadi Problem di Silon Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB