RI Terapkan Pidana Mati sebagai Special Punishment, bukan Hukuman Utama

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 29 Maret 2022 10:12 WIB
Jakarta, Monitorinindonesia.com – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerapkan pidana mati, namun dalam pelaksanaannya hukuman mati merupakan special punishment atau hukuman spesial dan bukan hukuman utama. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan ini saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jerman Ina Lepel. Dubes Ina Lepel menyampaikan bahwa saat ini ada 9 warga negara Jerman ditempatkan di lapas dan rutan di Indonesia. Dua di antaranya sedang menunggu konfirmasi lanjutan proses pengajuan bebas bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Ia berharap pengajuan bebas bersyarat kedua warga Jerman tersebut dapat segera terealisasi. Menanggapi Ina Lepel, Wamenkumham mengatakan dalam wacana hak asasi manusia, penerapan hukuman mati di RUU KUHP menuai pro dan kontra. Apalagi hampir semua negara di kawasan Eropa termasuk Jerman menolak penerapan hukuman mati. Mengenai masih adanya hukuman mati di Indonesia, khususnya dalam RUU KUHP, Wamenkumham memberikan penjelasan kepada Ina Lepel bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah. "Artinya, apabila seorang terpidana berkelakuan baik dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara," kata Prof Edward melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/3). Prof yang biasa disapa Eddy Hiariej itu menjelaskan, selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan), narapidana diberikan pembinaan. Pembinaan yang diberikan tidak hanya berupa mental spiritual (pembinaan kemandirian), tetapi juga keterampilan. Sikap narapidana yang berkelakuan baik dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat, ujarnya pula. [iwah]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Polres, TNI, dan Diskoperindag Monitor Ketersediaan Bahan Pangan di Pringsewu

Berita Selanjutnya

Kakorlantas Pantau Kesiapan Jalur Mudik di Cikampek

Berita Terkait

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

12 menit yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Diungkap Jaksa! Operasi Media yang Dilakukan Marcella Cs Seret Detikcom, CNBC, hingga Kompas di Ruang Sidang

20 menit yang lalu

Nasional
5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik (Foto: Ist)

80 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Punya 5.700 Desa Tanpa Listrik

57 menit yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

57 menit yang lalu

Nasional
Kecelakaan Bus Wisata di Tol Pemalang (Foto: Tangkapan Layar)

Bus Wisata Terguling di Tol Pemalang, 3 Tewas dan 18 Luka

1 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto: Repro)

Pemerintah Buka Kuota Impor BBM 2026 untuk Swasta dan BUMN

2 jam yang lalu