Anggota Komisi VII DPR Endus Upaya Dehabibienisasi di BRIN

Syamsul

Diperbarui 6 Februari 2023 18:06 WIB

Anggota Komisi VII DPR Endus Upaya Dehabibienisasi di BRIN

Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, hilangnya nama BJ Habibie dalam lini masa perkembangan riset dan teknologi di Gedung Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), merupakan indikasi nyata adanya dehabibienisasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Bila sebelumnya dehabibienisasi itu bersifat kelembagaan, namun dengan penghilangan secara sengaja nama Habibie dari lini masa perkembangan iptek nasional, dugaan itu menjadi terkonfirmasi. Mulyanto mencatat, ada sejumlah upaya dehabibienisasi atau menghapuskan warisan yang ditinggalkan Presiden ke-3 RI itu utamanya melalui perombakan kelembagaan riset dan teknologi. "Saya mencatat akhir bulan lalu telah ditutup lembaga riset antariksa dan penerbangan di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya telah dibubarkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dewan Riset Nasional (DRN), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, BATAN dan LAPAN," ungkap Politikus PKS itu dalam keterangannya, Senin (6/2/23). "Kita menyaksikan porak-porandanya BPPT dan hasil-hasil rekayasanya baik tsunami early warning system, puna male, dll. Sebelumnya juga telah dihapus Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), Dewan Standardisasi Nasional (DSN) serta di museumkannya pesawat terbang karya anak bangsa N-250 Si Gatot Kaca," imbuhnya. Mulyanto menegaskan, negara tidak bisa begitu saja menghilangkan jejak pengembangan iptek yang sudah dibangun susah payah oleh begawan teknologi BJ Habibie. Kata dia, bangsa Indonesia harus mengakui bahwa Habibie berhasil membangun struktur pembangunan teknologi Iptek (techno-structure) yang kokoh dan bermanfaat di Indonesia. "Pak Habibie berhasil membangun human-ware (SDM), technoware (peralatan), orgaware (kelembagaan) maupun infoware (jaringan) yang berujung pada beroperasinya Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS)," terangnya. BUMNIS, sambung legislator PKS ini, merupakan wahana anak bangsa memproduksi peralatan Hankam dan sipil canggih mulai dari pesawat terbang, kapal, tank, senjata, peledak, industri berat sampai elektronik. "Pada posisi tertentu, bisa dibilang, BUMNIS sangat berperan membangun kekuatan pertahanan dan keamanan nasional," katanya. Menurutnya, ide pengembangan iptek Habibie sangat visioner. Ia ingin membangun kedaulatan dan kemandirian bangsa di berbagai bidang, agar Indonesia tidak tergantung dan didikte oleh pihak asing. Apalagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan infrastruktur transportasi antar pulau dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa. "Jauh-jauh hari Habibie sudah mengibarkan upaya membangun keunggulan bersaing (competitive advantage) bangsa ini di samping terus mendayagunakan keunggulan SDA yang ada (comparative advantage)," ujarnya. "Ketimbang terlena pada kelimpahan SDA yang suatu saat akan habis dan kita terperangkap pada 'kutukan SDA, beliau meletakan dasar bagi ekonomi berbasis Iptek (knowledge based economy). Tujuannya agar kita menjadi negara yang digerakkan oleh inovasi (innovation driven country)," imbuh Mulyanto. Saat ini, lanjut Mulyanto, pemandangan yang nampak adalah SDM dan peralatan teknologi yang makin menua serta kelembagaan iptek yang satu demi satu berguguran. Berbagai proyek nasional Iptek dihentikan. "Ini semua harus menjadi bahan renungan kita bersama dalam rangka membangun bangsa yang berdaulat, bangsa inovasi (innovation nation) ke depan," tandasnya.

Topik:

BRIN

Anggota Komisi VII DPR Endus Upaya Dehabibienisasi di BRIN

Berita Sebelumnya

Tanggapi Statment MenpanRB, Sartono: Seolah Mengkonfirmasi Kemiskinan era Jokowi Memang Benar Meningkat

Berita Selanjutnya

Link Twibbon Hari Pers Nasional 2023 dan Cara Pakainya!

Berita Terkait

Pengusutan Dugaan Korupsi BRIN: Kejagung 'Tiarap", Laksana Tri Handoko Blokir WhatsAap Jurnalis

Mengingat Lagi Dugaan Korupsi BRIN 2021-2022: Tak Kunjung Jelas Siapa Pelakunya!

Kejagung Diminta Tak Ciut Usut Dugaan Korupsi di BRIN TA 2021-2022

Kejagung Usut Korupsi di BRIN, Siapa Bakal Terjerat?

Monitor Korupsi Tak Kunjung Tuntas di Kejagung: PLN hingga BRIN

BRIN Pangkas Anggaran Rp1,42 Triliun, Fasilitas Pimpinan Dihapus

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K