Pemerintah AS Resmi Shutdown, Layanan Publik dan Pegawai Federal Terimbas

Jakarta, MI - Pemerintah Amerika Serikat resmi shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan pada Selasa malam (30/9/2025).

Hasil pemungutan suara di Senat berakhir 55-45, di bawah ambang batas 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan.

Kebuntuan ini muncul setelah Partai Demokrat bersikeras memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Pasalnya, dalam RUU anggaran yang dibahas, subsidi kesehatan ACA ini akan kedaluwarsa.

Sementara itu, Partai Republik menolak permintaan Demokrat karena ingin RUU anggaran bersih tanpa tambahan persyaratan.

Kebuntuan anggaran ini semakin memanas setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan menjelang pemungutan suara. 

Trump mengancam akan membatalkan program-program dukungan Partai Demokrat serta memecat pegawai-pegawai federal jika pemerintah mengalami shutdown. "Kami akan memecat banyak orang," kata Trump kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

Langkah ini diperkirakan akan memperburuk kondisi tenaga kerja federal di AS. Lebih dari 150.000 pegawai federal kehilangan pekerjaan pekan ini setelah menerima pesangon, sementara puluhan ribu lainnya telah dipecat sepanjang tahun 2025.

Shutdown pemerintah Amerika Serikat merupakan kondisi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu.

Tahun fiskal 2025 berakhir pada 30 September tengah malam, apabila tidak ada mufakat, pemerintah tak punya dana legal untuk membiayai operasional.

Adapun dampak shutdown mencakup penutupan sebagian kantor layanan publik, museum, dan taman nasional, sementara pegawai federal non-esensial dirumahkan tanpa gaji.

Pegawai esensial, seperti polisi, militer, dan staf rumah sakit, tetap bekerja, namun pembayaran gaji mereka berpotensi tertunda hingga shutdown berakhir.