Mencari Kambing Hitam Peretasan PDNS

Jakarta, MI - Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, meragukan hasil forensik pemerintah yang menyebut biang kerok peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat ulah pihak internal. 

Dia menilai pemerintah hanya mencari kambing hitam.

"Ada seorang staf membuat terjadinya insiden siber, padahal dari statement hasil forensik itu terkesan mencari kambing hitam (dari) staf saja," ujar Ruby dalam sebuah diskusi dikutip pada Minggu (7/7/2024).

Menurut dia, kecil kemungkinan serangan virus ransomwere dilakukan seorang staf. Berbeda cerita bila staf tersebut bekerja sama dengan pihak eksternal.

Ruby menilai pemerintah juga lamban dalam memitigasi masalah peretasan PDNS. Persoalan siber seharusnya dapat diminimalkan dengan adanya secure by design.

"Menunjukkan mitigasi yang tidak proper, yang mana (seharusnya) tidak terjadi di sekelas pemerintah pusat," tandasnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan berdasarkan hasil forensik, ada pengguna dari pihak internal yang sering menggunakan password. 

Pihak internal ini yang kemudian dianggap bersalah atas serangan ransomware LockBit 3.0.

"Kami sudah mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya hingga terjadi permasalahan yang sangat serius ini," ujar Menko Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Buntut dari kasus ini, Direktur Jenderal Aptika Kominfo, Samuel A. Pangerapan menyatakan mundur dari jabatannya.

"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli saya telah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya sampaikan kemarin kepada menteri," katanya dalam pernyataan resminya kepada media di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Ia meminta maaf kepada publik atas kinerja yang kurang maksimal di lembaga tersebut. 

"Saya mohon maaf apalagi ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang bekenan," jelasnya.

Menurutnya, langkah mundurnya tersebut sebagai tanggungjawab moral pada rakyat Indonesia. 

"Saya mengambil tanggungjawab secara moral. Dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Harusnya masalah ini saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya," ujarnya.

Diketahui, PDSN yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur mengalami serangan ransomware yang serius. Sejumlah layanan publik pun ikut bermasalah.

Setelah adanya kasus peretasan itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga didesak mundur dari jabatannya. Namun hingga kini ia belum mengambulkan permintaan publik tersebut.

Presiden Jokowi sudah angkat bicara soal seruan agar anak buahnya tersebut mundur. 

Kata dia, dirinya sudah melakukan evaluasi. Namun ia tak menjelaskan detail evaluasi yang dimaksud.