Alkes 'Strip Hb Meter" Kemenkes untuk Remaja senilai Rp 14,2 Miliar Raib!

Jakarta, MI – Praktik culas dan dugaan proyek fiktif pejabat di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan RI terus terkuak. 

Ditengah kesusahan sebagian besar masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, kini terkuak dugaan proyek fiktif di Dirjen Farmalkes sebesar Rp 14.249.679.675 atau Rp 14,2 miliar.

Anggaran puluhan miliar itu tercatat di Satker Setditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2025.

Proyek dikerjakan melalui mekanisme e-purchasing pada Pra DIPA dan DIPA Tahun Anggaran 2025 untuk Pengadaan BMHP Anemia CKG Sekolah Remaja Putri & Putra Kelas 7 & Putri Kelas 10 (Strip Hb Meter).

Sesuai data Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan adanya pengumuman dengan nomor BJ.01.04/A.VI.10/PPK.3.3/1044/2025 tentang Mini Kompetisi pengadaan BMHP Anemia CKG Sekolah Remaja Putri dan Putra Kelas 7 dan Putri Kelas 10 (Strip Hb Meter) pada Direktorat tersebut.

Perusahaan penyedia PT Elvinco Med Techindonesia dengan Kode MC-01KAG1PE3VG9G64J917SQAEJ9S serta Kode RUP 61784592.

Data INAPROC pengadaan BMHP Anemia CKG Sekolah Remaja Putri dan Putra Kelas 7 dan Putri Kelas 10 (Strip Hb Meter) Nomor MC-01KAG1PE3VG9G64J917SQAEJ9S Tanggal Dibuat 20 November 2025. Jadwal Kompetisi 20 November 2025 s.d Senin, Senin, 24 November 2025.

Penyelesaian Pekerjaan Rabu, 31 Desember 2025 atau masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak hanya 37 hari kalender.

Dari hasil penelusuran Monitorindonesia.com, dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan bernilai puluhan miliar tersebut. 

Hasilnya, sejumlah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan tidak sesuai dokumen mini kompetisi.

Laporan dari sejumlah dinas dari kesehatan di 359 Kabupaten/Kota sampai awal April 2026 belum menerima tersebut. Sehingga diduga pekerjaan itu adalah fiktif.

Dinkes Tak Menerima

Dan yang lebih mencengangkan lagi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat Polianingsih menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima bantuan BMHP Anemia CKG Sekolah remaja Putri dan Putra Kelas 7 dan Putri kelas 10 (Strip hb Meter) tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan.

"Kami mengklarifikasi bahwa tidak ada bantuan penyaluran BMHP Anemia CKG tahun anggaran 2025 dari Kemenkes," tegas Pujianingsih dalam suratnya yang diperoleh Monitorindonesia.com.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Tebing Tinggi, Sumatera Utara dr.Fitri Sari Saragih, M.Kes yang menegaskan pihaknya tidak pernah menerima pengadaan BMHP Anemia CKG Sekolah Remaja Putri dan Putra kelas 7 dan putri kelas 10 (Strip hb Meter) dari Kementerian Kesehatan tahun 2025.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kabupaten Tapanuli Utara Lamseria Nababan.

Dia menegaskan hingga Maret 2026 belum ada menerima BMHP Anemia dari Kemenkes.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini, belum ada menerima BMHP tersebut," ujar Lamseria Nababan dalam surat resminya yang diterima Monitorindonesia.com.

Dari tiga Kota/Kabupaten di Pulau Jawa dan Sumatera tersebut, tak ada satupun kepala dinas yang mengaku menerima bantuan alat kesehatan untuk remaja putra-putri tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekjen Forkorindo Timbul Sinaga menilai pengadaan obat dan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan menjadi pertanyaan besar. Dia melihat anggaran triliunan rupiah dikucurkan pemerintah untuk pengadaan obat dan alkes setiap tahunnya.

"Terkait kasus dugaan proyek fiktif "strip hb meter" tahun 2025 di Dirjen Farmalkes, menurut hemat kami sudah tidak bisa ditolerir. Dimana alat kesehatan itu disimpan karena di daerah tak ada yang mengaku menerima," katanya.

Timbul mengatakan, pihaknya akan melaporkan dugaan proyek fiktif tersebut ke aparat penegak hukum. 

"Walaupun kami pesimistis aparat penegak hukum tak berani menyentuh pejabat korup di Kemenkes, setidaknya publik tahu bagaimana uang negara dikorup oleh instansi itu," tandasnya. (Lin)