Jakarta, MI – Padamnya listrik massal yang melanda enam provinsi di Sumatera beberapa waktu lalu tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai keandalan sistem kelistrikan nasional, tetapi juga menghidupkan kembali sorotan terhadap dugaan praktik manipulasi kualitas dan harga batubara di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan efisiensi sektor kelistrikan, publik kini mempertanyakan kelanjutan pengusutan kasus yang sebelumnya diungkap Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK).
Hingga kini, belum terlihat adanya perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait dugaan praktik yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp135 triliun tersebut.
Bagi banyak pihak, persoalan ini bukan sekadar soal pengadaan batubara.
Jika dugaan tersebut benar, maka yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan pasokan energi nasional, keuangan negara, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor strategis yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.
Koordinator KOSMAK, Ronald Lobloby, sebelumnya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan secara langsung dengan memerintahkan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok batubara yang memasok kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Menurut Ronald, dugaan penyimpangan yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa karena menyangkut volume pasokan yang sangat besar dan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.
"Kami meminta Presiden Prabowo menggunakan seluruh instrumen negara untuk membongkar dugaan praktik manipulasi kualitas dan harga batubara yang selama ini membebani keuangan negara dan berpotensi mengganggu kinerja pembangkit listrik nasional," ujar Ronald dikutip Sabtu (30/5/2026).
Dugaan Batubara Tidak Sesuai Spesifikasi
KOSMAK mengungkapkan bahwa sebagian batubara yang diduga dipasok ke PLN EPI selama bertahun-tahun memiliki kualitas kalori jauh di bawah spesifikasi teknis yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Menurut hasil kajian yang diklaim dilakukan koalisi tersebut, batubara yang masuk ke sejumlah pembangkit diduga hanya memiliki kualitas sekitar 3.000 GAR.
Padahal sebagian besar boiler PLTU PLN dirancang menggunakan batubara dengan spesifikasi antara 4.400 hingga 4.800 GAR.
Perbedaan kualitas tersebut dinilai sangat signifikan karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi pembangkitan listrik.
Semakin rendah kualitas batubara, semakin besar volume yang harus dibakar untuk menghasilkan energi yang sama.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar, memperbesar biaya operasional, dan menurunkan performa pembangkit secara keseluruhan.
"Dampaknya bukan hanya pada pemborosan anggaran. Penggunaan batubara di bawah spesifikasi juga berpotensi mempercepat kerusakan boiler, meningkatkan pembentukan slagging dan fouling, serta menambah biaya pemeliharaan pembangkit," kata Ronald.
Potensi Kerugian Negara Fantastis
KOSMAK memperkirakan dampak ekonomi dari dugaan manipulasi tersebut sangat besar.
Berdasarkan data kebutuhan batubara PLN EPI yang mencapai sekitar 161,2 juta metrik ton pada tahun 2023, organisasi tersebut menghitung potensi kerugian negara rata-rata mencapai Rp15 triliun per tahun.
Angka itu berasal dari dugaan selisih kualitas batubara yang diterima dibandingkan kualitas yang tercantum dalam kontrak maupun dokumen pengujian.
Jika pola yang sama berlangsung selama bertahun-tahun, nilai kerugian yang ditanggung negara disebut berpotensi menembus angka Rp135 triliun.
Nilai tersebut bahkan belum memasukkan dampak turunan berupa peningkatan biaya perawatan pembangkit, penggantian komponen yang rusak lebih cepat, kehilangan efisiensi produksi listrik, hingga potensi terganggunya keandalan sistem kelistrikan nasional.
Dalam perspektif yang lebih luas, kerugian tersebut pada akhirnya dapat dibebankan kepada masyarakat melalui meningkatnya biaya produksi listrik yang harus ditanggung negara.
Dugaan Manipulasi Lewat Dokumen Kualitas
Salah satu poin yang menjadi perhatian KOSMAK adalah dugaan manipulasi data kualitas batubara melalui dokumen Certificate of Analysis (CoA).
Dokumen tersebut selama ini menjadi acuan utama dalam menentukan kualitas batubara yang dipasok kepada pembangkit listrik.
Namun menurut KOSMAK, terdapat dugaan bahwa kualitas yang tercantum dalam dokumen tidak selalu mencerminkan kondisi riil batubara yang diterima di lapangan.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka praktik tersebut tidak hanya merugikan PLN sebagai pengguna akhir, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
"Kami menduga terdapat perbedaan antara kualitas yang dilaporkan dalam dokumen dengan kualitas aktual yang diterima pembangkit. Ini harus diuji melalui audit independen yang transparan," tegas Ronald.
Audit Digital Dinilai Kunci Pembongkaran
KOSMAK meyakini bahwa pembuktian dugaan tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem digital yang telah tersedia.
Menurut mereka, pemerintah dapat melakukan audit terintegrasi dengan menelusuri data asal tambang, dokumen pengiriman, hasil laboratorium internal pembangkit, data operasi PLTU, hingga sistem pengawasan digital yang mencatat kinerja pembangkit secara real time.
Melalui audit tersebut, pemerintah disebut dapat mengetahui secara rinci apakah kualitas batubara yang dibakar sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak.
Selain itu, investigasi juga dapat menelusuri pola kontrak pasokan, proses penunjukan pemasok, mekanisme pengujian kualitas, hingga kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam rantai bisnis pengadaan batubara.
Blackout Sumatera Memperkuat Sorotan
Meskipun hingga saat ini belum terdapat kesimpulan resmi yang menghubungkan dugaan manipulasi batubara dengan peristiwa blackout Sumatera, insiden tersebut membuat perhatian publik kembali tertuju pada sektor pembangkitan listrik nasional.
Blackout yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, industri, perdagangan, hingga layanan publik di sejumlah wilayah Sumatera dianggap menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional.
Sejumlah pengamat menilai bahwa setiap faktor yang berpotensi menurunkan efisiensi dan keandalan pembangkit harus diperiksa secara transparan, termasuk kualitas bahan bakar yang digunakan.
Karena itu, desakan agar pemerintah melakukan audit terhadap pengadaan batubara PLN EPI semakin menguat.
Ujian Komitmen Pemberantasan Korupsi
Kasus ini juga dinilai menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola sektor strategis.
Selama masa kampanye hingga awal pemerintahannya, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kebocoran anggaran dan praktik korupsi merupakan musuh utama pembangunan nasional.
Karena itu, publik menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah nyata terhadap setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
"Kami percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Karena itu kami berharap kasus ini tidak berhenti sebagai isu publik semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui audit dan investigasi yang independen," ujar Ronald.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka negara harus memastikan seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu.
Publik Menunggu Jawaban
Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai hasil investigasi atau perkembangan penanganan dugaan manipulasi kualitas dan harga batubara yang disampaikan kepada publik.
Sementara itu, pertanyaan yang terus mengemuka di tengah masyarakat masih sama: apakah dugaan skandal batubara PLN EPI yang disebut-sebut bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah akan benar-benar dibongkar hingga ke akar-akarnya?
Ataukah kasus tersebut akan kembali tenggelam di tengah derasnya arus pemberitaan dan munculnya berbagai perkara besar lainnya?
Di tengah semangat reformasi sektor energi dan agenda besar pemberantasan korupsi yang terus digaungkan pemerintah, publik kini menunggu satu hal yang paling penting: keberanian negara mengungkap kebenaran, siapa pun yang terlibat dan sebesar apa pun kepentingan yang ada di belakangnya. (An)
