Jakarta, MI — Nama Ashari Budi Silvianto mulai menjadi perhatian publik di tengah munculnya berbagai informasi terkait penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang pernah bertugas di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV.
Ashari Budi Silvianto bukan nama baru di lingkungan BPK. Ia merupakan auditor karier yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pemeriksaan IV.D.1 pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV BPK RI.
Berdasarkan struktur organisasi BPK RI, Ashari bertugas pada unit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada sejumlah sektor strategis, termasuk bidang lingkungan hidup, kehutanan, serta berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Secara akademik, Ashari menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) serta Akuntan (Ak.) dan tercatat dalam Register Negara Akuntan (RNA) Nomor 8686. Ia juga diketahui pernah menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam berbagai penugasan pemeriksaan, Ashari tercatat pernah menjadi bagian dari tim auditor yang menangani audit proyek-proyek pemerintah, termasuk program kehutanan yang didukung lembaga internasional seperti World Bank dan DANIDA.
Namun di luar rekam jejak profesional tersebut, nama Ashari mulai ramai diperbincangkan setelah disebut dalam sejumlah informasi yang beredar terkait dugaan jejaring auditor BPK yang diduga memiliki peran strategis dalam pemeriksaan sejumlah kementerian.
Muncul dalam Informasi Dugaan Jejaring Auditor
Informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com pada Agustus 2025 menyebut sejumlah pejabat auditor BPK diduga memiliki pengaruh pada kementerian-kementerian tertentu yang menjadi objek pemeriksaan.
Dalam laporan tersebut, nama Syamsudin yang ketika itu menjabat Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI disebut memiliki peran penting dalam berbagai pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertanian.
Saat itu Kementerian Pertanian sendiri tengah menjadi perhatian KPK terkait pengembangan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Menurut sumber Monitorindonesia.com yang dikutip Selasa, 5 Agustus 2025 malam, Syamsudin disebut beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
"Dia selalu banyak alasan, waktu dipanggil KPK dua bulan lalu, dia mangkir juga dengan alasan naik haji," ujar sumber tersebut.
Berdasarkan catatan Monitorindonesia.com, Syamsudin pernah masuk daftar saksi KPK pada Rabu, 30 Oktober 2024. Selanjutnya ia kembali dijadwalkan diperiksa pada Kamis, 24 April 2025 dan Senin, 4 Agustus 2025.
Di tengah proses tersebut, Syamsudin justru dilantik menjadi Sekretaris Jenderal BPK RI pada 19 September 2025 menggantikan Bahtiar Arif.
Sumber yang sama juga mengungkap bahwa Ashari Budi Silvianto disebut memiliki posisi penting dalam pelaksanaan audit di sektor kehutanan.
"(Ashari Budi Silvianto) ini korlap Kemenhut," kata sumber tersebut.
Pernyataan itu merujuk pada dugaan peran Ashari sebagai koordinator lapangan pemeriksaan yang menangani sektor kehutanan.
Sumber tersebut kemudian melontarkan tudingan yang lebih serius.
"Ini juga orang yang suka 'setor' ke Pak Syamsudin. Anak buahnya Syamsudin dan ATM-nya," ujar sumber.
Hingga berita ini ditulis, tudingan tersebut belum pernah dibuktikan dalam proses hukum dan belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait yang membenarkan maupun membantah pernyataan tersebut.
Nama-nama Lain yang Disebut
Tak hanya Ashari, sumber Monitorindonesia.com juga menyebut nama Padang Pamungkas yang saat itu menjabat Direktur Pemeriksaan IV.B BPK RI.
"Padang itu orang BPK yang koordinir Kementerian ESDM," kata sumber.
Selain itu, nama Kepala Subauditorat I.A.2 BPK RI Victor Daniel Siahaan juga kembali mencuat.
Victor sebelumnya menjadi perhatian publik setelah namanya muncul dalam persidangan perkara korupsi Syahrul Yasin Limpo pada Mei 2024.
Dalam persidangan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Hermanto, mengungkap adanya dugaan permintaan uang untuk memengaruhi hasil audit BPK.
Saat memberikan kesaksian di pengadilan, Hermanto menjelaskan bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diharapkan diperoleh Kementerian Pertanian.
"Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan dengan nilai yang diminta sekitar Rp12 miliar agar Kementan mendapatkan opini WTP," ungkap Hermanto dalam persidangan perkara Syahrul Yasin Limpo pada Mei 2024.
Menurut Hermanto, permintaan tersebut disampaikan oleh Victor Daniel Siahaan yang saat itu merupakan auditor BPK yang melakukan pemeriksaan di Kementerian Pertanian.
Fakta persidangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang mendorong KPK mendalami berbagai informasi terkait proses audit dan penerbitan opini WTP di Kementerian Pertanian.
KPK Periksa Syamsudin
Dalam pengembangan perkara dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK memeriksa Syamsudin pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Juru Bicara KPK saat itu, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
"Saksi didalami terkait dengan fakta persidangan mengenai opini WTP Kementerian Pertanian," kata Tessa Mahardhika, Rabu, 30 Oktober 2024.
Meski demikian, hingga kini KPK belum pernah membeberkan secara rinci hasil pemeriksaan tersebut kepada publik.
Setelah itu, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Syamsudin pada Senin, 4 Agustus 2025.
"Pemeriksaan atas nama SYA sebagai Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat itu.
Namun Syamsudin tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.
"Informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan tidak hadir," ujar Budi Prasetyo pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Budi menegaskan bahwa pemanggilan Syamsudin berkaitan langsung dengan perkara TPPU Syahrul Yasin Limpo.
"Ya, tentu terkait dengan perkara tersebut ya, TPPUnya (Syahrul Yasin Limpo)," tegas Budi.
Mantan Anak Buah Syamsudin Diperiksa
Alih-alih mengumumkan perkembangan pemeriksaan terhadap Syamsudin, KPK justru mulai memeriksa sejumlah mantan pejabat di lingkungan Ditjen PKN IV BPK RI.
Pada Kamis, 16 Oktober 2025, penyidik KPK memeriksa Direktur Pemeriksaan IV.B BPK RI Padang Pamungkas.
Selanjutnya pada Kamis, 20 November 2025, KPK kembali memeriksa Padang Pamungkas di Gedung Merah Putih KPK.
Nama lain yang diperiksa adalah Kepala Subdirektorat Pemeriksaan IV.A.2 BPK RI Yudy Ayodya Baruna.
Menurut sumber Monitorindonesia.com, Yudy disebut memiliki keterkaitan dengan pemeriksaan proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum.
"Yudy ini pemain di PU, bahkan sudah pernah diperiksa sama Kejagung. Datanya sangat minim karena pemberian fee-nya kadang dalam bentuk proyek," ujar sumber kepada Monitorindonesia.com, Senin, 24 November 2025.
Monitorindonesia.com menyatakan telah berupaya menghubungi Yudy untuk memperoleh konfirmasi, namun yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan.
Tiga Kementerian dalam Sorotan
Berdasarkan informasi yang dihimpun Monitorindonesia.com, sedikitnya terdapat tiga kementerian yang disebut berada dalam pusaran penyelidikan yang sedang dilakukan KPK.
Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Ketika dimintai keterangan mengenai perkara yang sedang ditangani, KPK memilih belum membuka detail kasus karena masih berada pada tahap penyelidikan.
"Masih di tahap lidik, belum bisa sampaikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat, 21 November 2025.
Publik Menanti Ketegasan KPK
Mencuatnya nama Ashari Budi Silvianto, Padang Pamungkas, Yudy Ayodya Baruna, hingga Victor Daniel Siahaan membuat publik kembali menyoroti proses pengawasan terhadap lembaga auditor negara tersebut.
Terlebih, sejumlah nama yang pernah berada dalam lingkaran Ditjen PKN IV BPK RI telah disebut dalam berbagai informasi, kesaksian persidangan maupun pemeriksaan KPK.
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai apakah dugaan jejaring auditor yang disebut-sebut beroperasi di sejumlah kementerian tersebut benar-benar terbukti atau hanya sebatas informasi yang masih memerlukan pendalaman.
Karena itu, publik kini menunggu langkah KPK untuk membuka secara terang perkembangan penyelidikan yang menyeret sejumlah pejabat BPK RI tersebut.
Apakah penyelidikan akan mengarah pada dugaan praktik pengondisian audit di kementerian-kementerian strategis, atau justru berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi, masih menjadi tanda tanya besar yang belum terjawab hingga hari ini.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua BPK RI Isma Yatun maupun pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai informasi dan tudingan yang beredar.
