Kemenkes Klarifikasi Soal Informasi Sesat Mandatory Spending Hapus Pembiayaan BPJS Kesehatan

Reina Laura

Diperbarui 9 Agustus 2023 12:12 WIB

Kemenkes Klarifikasi Soal Informasi Sesat Mandatory Spending Hapus Pembiayaan BPJS Kesehatan

Jakarta, MI - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi pencabutan Mandatory Spending, tidak ada kaitannya dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang diterima peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini, adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Di sektor kesehatan, mandatory spending dimaksudkan untuk APBN dan APBD yang harus disediakan oleh pemerintah untuk anggaran kesehatan. Dengan dihapuskannya mandatory spending bukan berarti anggaran itu tidak ada, namun sebaliknya anggaran tersusun dengan rapi berdasarkan perencanaan yang jelas yang tertuang dalam rencana induk kesehatan. Anggaran akan lebih efektif dan efisien karena berbasis kinerja berdasarkan input, output, dan outcome yang akan dicapai. Sebab tujuannya jelas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya. Jadi semua tepat sasaran, tidak buang-buang anggaran. “Kalau mandatory spending itu terkait dengan belanja yang wajib untuk membiayai program-program kesehatan seperti pencapaian target stunting, menurunkan AKI, AKB, mengeliminasi kusta, eliminasi TBC, dan juga penyiapan sarana prasarana,” kata Juru Bicara Kemenkes, M Syahril, dalam keterangannya, Rabu (9/8). Sementara terkait upaya pendanaan kesehatan perseorangan dalam program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, tidak terkait dengan mandatory spending dalam Undang-undang kesehatan, dan tidak ada perubahan pengaturan terkait BPJS Kesehatan. “Sehingga informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan,” ujar Syahril. Berbeda dengan skema pembiayaan dalam BPJS Kesehatan yang menggunakan sistem asuransi sosial, di mana uang yang dikelola merupakan iuran dari para peserta BPJS Kesehatan. Bagi yang mampu, akan membayar iurannya sendiri. Sedangkan bagi pekerja penerima upah atau pekerja formal, maka iuran JKN dibayar secara gotong royong antara pekerja (mengiur 1 persen) dan pemberi kerja (mengiur 4 persen). Sementara masyarakat yang tidak mampu, akan dibayarkan pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tidak adanya mandatory spending tidak akan berpengaruh terhadap aspek layanan kesehatan, yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan seperti yang selama ini sudah berjalan.

Topik:

Kemenkes Mandatory Spendig

Kemenkes Klarifikasi Soal Informasi Sesat Mandatory Spending Hapus Pembiayaan BPJS Kesehatan

Berita Sebelumnya

Studi Ungkap Berolahraga hanya 3 Detik Sehari dapat Bermanfaat Bagi Kesehatan

Berita Selanjutnya

Ketahui 5 Manfaat Jambu Biji untuk Kesehatan

Berita Terkait

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

KPK Periksa Kabiro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes Liendha Andajani, Ini Kasusnya

Di tengah Pengusutan Korupsi PMT, Kemenkes dan KPK Gelar Bimtek Antikorupsi

Penyelidikan Dugaan Korupsi PMT Balita dan Ibu Hamil Memasuki Tahap Akhir, Segera Naik Penyidikan

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

Korupsi Biskuit Balita dan Bumil: Perkara Mental di Polri dan Kejagung, Kini Diusut KPK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K