Sidoarjo, MI– Lonjakan jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang kini mencapai sekitar 7.000 kasus memicu keprihatinan serius. Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat langkah penanganan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya sektor kesehatan.
Menurut Nasih, persoalan HIV/AIDS telah berkembang menjadi tantangan sosial yang membutuhkan kerja sama lintas instansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bagian Kesejahteraan Rakyat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan pencegahan.
"Masalah HIV/AIDS tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Ini harus menjadi gerakan bersama karena dampaknya menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat," tegas Nasih, Sabtu (13/6/2026).
Ia menyoroti peningkatan jumlah kasus dari sekitar 5.000 menjadi 7.000 dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kenaikan tersebut perlu dianalisis secara cermat untuk mengetahui apakah berasal dari kasus baru atau justru hasil meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan.
Di satu sisi, Nasih menilai bertambahnya jumlah penderita yang terdata dapat menjadi indikasi positif karena masyarakat mulai berani menjalani tes dan mendapatkan pengobatan. Namun di sisi lain, pemerintah tetap harus mewaspadai potensi penyebaran baru yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Data yang ada menunjukkan bahwa HIV/AIDS kini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu. Penyebaran kasus telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pekerja, perempuan, hingga ibu rumah tangga. Sementara itu, kelompok laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) masih menjadi salah satu faktor dominan dalam rantai penularan yang tercatat.
Nasih menegaskan pentingnya edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
"Masyarakat harus memahami bahwa HIV tidak menular melalui bersalaman, berpelukan, makan bersama, atau interaksi sosial sehari-hari. Karena itu penderita tidak boleh dikucilkan," ujarnya.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperluas sosialisasi hingga tingkat keluarga, posyandu, kelompok PKK, sekolah, serta komunitas masyarakat lainnya. Pendekatan berbasis nilai agama dan moral dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dini.
Selain itu, Nasih meminta penguatan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna menekan jalur penularan HIV yang berasal dari penyalahgunaan narkoba melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian.
"Pengawasan dan edukasi harus diperkuat di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga perlu diperluas untuk mendeteksi kasus lebih dini," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, kasus HIV/AIDS telah ditemukan di seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Wilayah Sidoarjo Kota tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, disusul Kecamatan Candi.
Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan secara berkelanjutan, DPRD Sidoarjo menyatakan siap mendukung pembentukan regulasi maupun peraturan daerah yang diperlukan.
"Yang paling penting adalah menekan laju penularan sekaligus memastikan masyarakat yang sudah terpapar tetap memperoleh layanan kesehatan, pengobatan, dan dukungan sosial yang layak," pungkas Nasih.**
