Revitalisasi Pasar Induk Kramat Jati, Rahasia Dirut Pasar Jaya Tri Prasetyo dan PT RPM

Jakarta, MI - Tri Prasetyo, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jaya menyebutkan nilai proyek revitalisasi Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur adalah rahasia perusahaan. Rahasia tersebut menjadi hak mutlak kedua Dirut yang tidak perlu publik ketahui. Hal ini dikatakan Agus Lamun selaku Humas Pasar Jaya, kepada Monitor Indonesia dikantornya baru-baru ini. Agus mengaku apa yang dikatakan Humas itu juga kata Dirut Pasar Jaya Tri Prasetyo. "Jadi rekan-rekan wartawan Ndak perlu harus ke Dirut konfirmasi atau wawancara katanya. Karena apa yang saya katakan itu juga kata pak Dirut," katanya meyakinkan, Jum'at (7/4). "Soal berapa nilai kontrak revitalisasi pasar induk Kramat Jati itu bukan konsumsi publik. Itu rahasia perusahaan," sambung Agus Lamun. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa pelaksanaan revitalisasi Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur dengan kontrak kerja selama 18 Bulan dimulai Januari 2023 lalu. Revitalisasi terhadap 2.188 los ini dilakukan dengan cara yang unik. Pedagang tetap berdagang seperti biasanya tanpa harus pindah atau direlokasi sementara. Hanya sebentar nantinya mereka sedikit terganggu ketika perbaikan lantai. Selebihnya pada saat pekerjaan misalnya, terlebih dahulu dipasang scafolding lalu dipasang multipleks diatasnya untuk menjamin keamanan pedagang. Mardiyanto sebagai Manager Pasar Induk Kramat Jati kepada Monitor Indonesia Jumat (16/3) lalu menjelaskan, kondisi pasar ini sangat kondusif. "Tidak ada riak-riak yang mengganggu. Sejak awal kami carikan solusi bersama dengan pedagang. Sosialisasinya hampir setahun," kata Mardiyanto. Ada dua poin yang tadinya para pedagang khawatirkan yaitu besaran dan nilai perpanjangan Sertifikat Hak Pakai Tempat Usaha (SHKTU) dan relokasi dagang saat pelaksanaannya. Namun berkat usaha persuasif dan komunikasi yang baik, semua bisa dicarikan solusinya. Pertama soal besaran nilai perpanjangan SHKTU sebesar Rp 31 juta/meter untuk masa pakai selama 20 tahun. Mardiyanto menjelaskan proses ini berjalan alot, karena sebelum ketemu nilai itu ditawarkan lebih besar dari itu namun diprotes pedagang. Padahal kalau mengacu pada KJPP nilai ini sangat rendah. "Untuk nilai pasar sebenarnya jauh lebih besar. Tapi karena ini kan Perumda milik pemerintah DKI Jakarta oleh pimpinan disepakatilah nilai Rp 31 juta/meter ditambah PPN 11%," katanya. Dijelaskan Mardiyanto bahwa luas satu los 8,4 meter. Sehingga satu los itu pedagang membayar kurang lebih Rp 189 juta plus PPN 11%. Poin kedua, lanjut dia, yang membuat para pedagang mendukung penuh revitalisasi ini adalah jaminan dari Perumda Pasar Jaya dan pelaksana yakni PT Rapid Karya Mandiri yang tidak merelokasi pedagang dalam jangka waktu lama. Sehingga mereka tidak terganggu usahanya. Mardiyanto yang ditanya soal nilai kontrak dengan PT Rapid Karya Mandiri, dia mengaku tidak mengetahuinya. " Itu dengan Perumda Pasar Jaya saja bang, saya tau kalau soal nilai proyeknya," katanya. Mardiyanto sedikit menceritakan bahwa pekerjaan tersebut melibatkan beberapa perusahaan juga sebagai Subkon (sub kontraktor), diantaranya PT Bina Tama. Selain itu dia mengakui juga bahwa ada oknum anggota DPRD juga yang menjadi sub-kontraktor dalam revitalisasi pasar tersebut. "Pekerjaan ini kan banyak item-itemnya. Ada saluran, konstruksi beton, taman dan lain-lain, jadi sebagian diberikan ke subkon ya diantaranya ada sih anggota dewan yang dapat, tapi ya gak enak sebut namanya," katanya. Sementara itu, Daniel Konco aktivis anti korupsi kepada Monitor Indonesia menyatakan bahwa Perumda Pasar Jaya adalah milik warga Jakarta sehingga perusaan BUMD nya Pemprov DKI Jakarta itu terikat ketentuan dan hukum untuk selalu terbuka kepublik. "Kalau dibilang nilai proyek itu rahasia, kami sangat sayangkan. Plt Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang terlihat super power melebihi Gubernur pilihan rakyat agar segera mengevaluasi Direktur Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya bukan perusahaan pribadinya. Catat itu," tegas Daniel. (Sabam pakpahan)