Kebijakan Baru Pemprov DKI Jakarta: Pajak Bumi dan Bangunan Dibawah Rp 2 Miliar Gratis

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 7 April 2023 11:41 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Masyarakat DKI Jakarta untuk pemulihan ekonomi melalui pajak daerah. Seperti diketahui, pajak daerah mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih setelah kita semua melewati masa transisi pasca pandemi COVID-19 dimana pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya recovery atau pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut : 1. Kebijakan Penetapan PBB-P2 Tahun 2023 a) Objek rumah tinggal milik Orang Pribadi 1) NJOP s.d. < Rp.2 Miliar : dibebaskan 100% 2) NJOP > Rp.2 Miliar : diberikan Faktor Pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 m2 untuk bumi dan 36 m2 untuk bangunan) dan diberikan pembebasan sebagian sebesar 5% (lima persen) dari sisa PBB-P2 terutang. b) Selain Objek Pajak PBB-P2 yang tidak masuk dalam kriteria diatas maka akan mendapatkan pembebasan sebagian sebesar 10% (sepuluh persen) 2. Kebijakan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2023 a) Keringanan pembayaran 1) Tahun Pajak 2023: Diberikan potongan 10% apabila bayar Maret – Juni 2023 Diberikan potongan 5% apabila bayar Juli – September 2023 2) Tahun Pajak 2013-2022 : Diberikan potongan 20% apabila bayar Maret – Juni 2023 Diberikan potongan 10% apabila bayar Juli – Desember 2023 Penghapusan sanksi administrasi b) Pembayaran Angsuran diberikan dengan ketentuan : Untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB-P2 diatas Rp.100 Juta keatas Diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2023 Diajukan melalui situs : https://pajakonline.jakarta.go.id/ paling lambat tanggal 15 April 2023 Angsuran ketetapan 1) Tahun Pajak 2023: Diberikan potongan 10% apabila bayar Maret – Juni 2023 Diberikan potongan 5% apabila bayar Juli – September 2023 Penghapusan bunga angsuran 2) Tahun Pajak 2013-2022: Diberikan potongan 20% apabila bayar Maret – Juni 2023 Diberikan potongan 10% apabila bayar Juli – September 2023 Penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan bunga angsuran Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyatakan bahwa, sejalan dengan transformasi digital perpajakan daerah, penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2023 dilakukan secara elektronik melalui e-SPPT dan dikirmkan ke email wajib pajak yang sudah terdaftar di layanan pajak online di laman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt. Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memulihkan kembali kondisi perekonomian di DKI Jakarta yang kita cintai. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan keringanan pembayaran PBBP2 ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus upaya dalam membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta.

Topik:

Pemprov DKI Jakarta Pajak Bumi dan Bangunan

Berita Sebelumnya

Revitalisasi Pasar Induk Kramat Jati, Rahasia Dirut Pasar Jaya Tri Prasetyo dan PT RPM

Berita Selanjutnya

Karir ASN Pemprov DKI Jakarta Dihantui Kepentingan Like and Dislike

Berita Terkait

Metropolitan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi C. Brata usai meresmikan peluncuran aplikasi siMerak di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023)

Penjelasan BPKD soal Dana Pemprov Mengendap di Bank Jakarta

13 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dok MI/Elvo

Daerah Dipaksa Peras Rakyat Via Pajak Bumi dan Bangunan

21 Agustus 2025 10:24 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Istimewa)

PBB Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini

14 Agustus 2025 19:13 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Dok MI/Istimewa)

Penerima Bansos Diduga Terlibat Judol, Pemprov Jakarta Koordinasi PPATK hingga Dinsos

27 Juli 2025 13:17 WIB

Investigasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (kanan) dan Informasi berupa ancaman pidana bagi yang mendokumentasi proyek pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana, Cipayung Jakarta Timur  (Foto: Kolase MI)

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

21 Juli 2025 13:50 WIB

Metropolitan
Kontraktor ITF (Intermediate Treatment Facility) Sunter melakukan pengetesan tanah di lahan ITF Sunter, Jakarta Utara.

BPK Temukan Pemborosan Keuangan pada Proyek ITF Sunter Rp 148 M

19 Juli 2025 08:09 WIB