Kebijakan Baru Pemprov DKI Jakarta: Pajak Bumi dan Bangunan Dibawah Rp 2 Miliar Gratis
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
Aldiano Rifki
Diperbarui
7 April 2023 11:41 WIB
![Kebijakan Baru Pemprov DKI Jakarta: Pajak Bumi dan Bangunan Dibawah Rp 2 Miliar Gratis](https://monitorindonesia.com/2022/02/Cuaca-Jakarta.jpeg)
Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.
Peraturan tersebut diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Masyarakat DKI Jakarta untuk pemulihan ekonomi melalui pajak daerah.
Seperti diketahui, pajak daerah mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih setelah kita semua melewati masa transisi pasca pandemi COVID-19 dimana pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya recovery atau pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut :
1. Kebijakan Penetapan PBB-P2 Tahun 2023
a) Objek rumah tinggal milik Orang Pribadi 1) NJOP s.d. < Rp.2 Miliar : dibebaskan 100% 2) NJOP > Rp.2 Miliar : diberikan Faktor Pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 m2 untuk bumi dan 36 m2 untuk bangunan) dan diberikan pembebasan sebagian sebesar 5% (lima persen) dari sisa PBB-P2 terutang.
b) Selain Objek Pajak PBB-P2 yang tidak masuk dalam kriteria diatas maka akan mendapatkan pembebasan sebagian sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Kebijakan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2023
a) Keringanan pembayaran
1) Tahun Pajak 2023:
Diberikan potongan 10% apabila bayar Maret – Juni 2023
Diberikan potongan 5% apabila bayar Juli – September 2023
2) Tahun Pajak 2013-2022 :
Diberikan potongan 20% apabila bayar Maret – Juni 2023
Diberikan potongan 10% apabila bayar Juli – Desember 2023
Penghapusan sanksi administrasi
b) Pembayaran Angsuran diberikan dengan ketentuan :
Untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB-P2 diatas Rp.100 Juta keatas
Diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2023
Diajukan melalui situs : https://pajakonline.jakarta.go.id/ paling lambat tanggal 15 April 2023
Angsuran ketetapan
1) Tahun Pajak 2023:
Diberikan potongan 10% apabila bayar Maret – Juni 2023
Diberikan potongan 5% apabila bayar Juli – September 2023
Penghapusan bunga angsuran
2) Tahun Pajak 2013-2022:
Diberikan potongan 20% apabila bayar Maret – Juni 2023
Diberikan potongan 10% apabila bayar Juli – September 2023
Penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan bunga angsuran
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyatakan bahwa, sejalan dengan transformasi digital perpajakan daerah, penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2023 dilakukan secara elektronik melalui e-SPPT dan dikirmkan ke email wajib pajak yang sudah terdaftar di layanan pajak online di laman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt.
Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memulihkan kembali kondisi perekonomian di DKI Jakarta yang kita cintai. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan keringanan pembayaran PBBP2 ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus upaya dalam membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Metropolitan
![Pakar Tata Kota ITB: Pengelolaan Kepulauan Seribu oleh Pemprov DKI Serampangan Pakar Tata Kota Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pakar-tata-kota-institut-teknologi-bandung-itb-jehansyah-siregar.webp)
Pakar Tata Kota ITB: Pengelolaan Kepulauan Seribu oleh Pemprov DKI Serampangan
26 Juli 2024 18:34 WIB
Metropolitan
![DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, memberi perhatian kepada pendidikan anak keluarga tidak mampu. (Foto: Dok DPRD DKI Jakarta)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sekertaris-komisi-e-dprd-dki-jakarta-jhonny-simanjuntak-memberi-perhatian-kepada-pendidikan-anak-keluarga-tidak-mampu.webp)
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata
17 Juli 2024 02:13 WIB
Metropolitan
![Pemprov DKI Belum Berencana Bongkar Tiang Monorel di Rasuna Said, Mengapa? Penampakan tiang Monorel di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/tiang-monorel.webp)
Pemprov DKI Belum Berencana Bongkar Tiang Monorel di Rasuna Said, Mengapa?
3 Juni 2024 18:37 WIB
Metropolitan
![Pemprov DKI Jakarta Fokus Pelatihan Kerja Perdagangan dan Industri Peserta mengikuti pelatihan di PPKD Jaksel, Jakarta. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-peserta-mengikuti-pelatihan-di-ppkd-jaksel.webp)
Pemprov DKI Jakarta Fokus Pelatihan Kerja Perdagangan dan Industri
20 Mei 2024 11:44 WIB
Metropolitan
![Pemprov DKI Tindak Tegas Jika Ada Terima Setoran Juru Parkir Liar Petugas menertibkan seorang juru parkir liar di sebuah tempat usaha ritel, Kembangan, Jakarta Barat. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/petugas-menertibkan-seorang-juru-parkir-liar-di-sebuah-tempat-usaha-ritel-kembangan.webp)
Pemprov DKI Tindak Tegas Jika Ada Terima Setoran Juru Parkir Liar
17 Mei 2024 12:58 WIB