Karir ASN Pemprov DKI Jakarta Dihantui Kepentingan Like and Dislike

Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak terlibat politik praktis. Pengelolaan pemerintahan Daerah Ibu Kota ini harus profesional. Jangan dibawa-bawa ke suasana politik. Sistemnya sudah permanen dan baik. Karir pegawai negeri jangan direcoki dengan selera pemimpin yang mengadopsi kewenangan Presiden yang punya gak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menterinya. Jabatan struktural di pemerintahan daerah itu bukan jabatan politik seperti Kementerian. Gubernur DKI Jakarta hasil pemilihan umum yang dipilih rakyat Jakarta pun tidak boleh semena-mena mengangkat, memberhentikan, menurunkan jabatan seseorang. Jangan pakai like and dislike. Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai oleh Sekda dan beranggotakan Kepala Inspektorat, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan perangkat lain sudah jelas tugasnya dalam rangka memberikan penilaian yang seobjektif mungkin atas setiap ASN didaerah dibawah kepemimpinan seorang Gubernur. Sistem itulah yang dipakai, penilaian itulah yang harus dijadikan referensi penentuan karir seseorang ASN apabila dirasa perlu oleh pemimpin didaerah untuk mendukung program program kerjanya sesuai visi misi yang sudah ditetapkan dalam RKJPM (Rencana Kerja Jangka Pendek maupun Menengah). Hal ini terekam dari keluh kesah yang disampaikan oleh banyak pejabat Pemprov DKI Jakarta kepada Monitor Indonesia setelah mengalami guncangan ketidaknyamanan psikologis mereka beberapa tahun terakhir. Terutama setelah Pj Gubernur dijabat oleh Heru Budi Hartono yang diangkat Presiden Jokowi pasca habis masa jabatan gubernur terpilih di Pilkada DKI 2017 silam Anies Baswedan. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya Heru Budi yang juga ASN dan meniti karirnya di Pemprov DKI Jakarta sebelum dibawa Jokowi ke istana setelah terpilih Presiden 2014 silam lebih peka dan peduli terhadap rekan rekannya sesama ASN dengan penerapan sistem meritokrasi. "Mestinya Pak Gubernur jangan berlaku seperti Presiden main ganti-ganti kabinetnya yang jabatan politik itu. Ini kan kita sama sama meniti karir disini (Pemprov DKI), sejatinya beliau menjaga perasaan sesama sejawatnyalah," kata mereka. "Sekarang ini faktanya pak Pj Gubernur Heru Budi Hartono main bongkar pasang sesukanya. Kami curiga beliau tidak mempertimbangkan fungsi Baperjakat membongkar pasang jabatan fungsional dan struktular," sambungnya. Lebih miris lagi pejabat yang minta namanya tidak diberitakan ini menyebutkan, ada begitu banyak pejabat yang didemosi tanpa adanya masalah dan teguran sebelumnya, baik dari Inspektorat maupun aparat penegak hukum lain yang memberi catatan buruk atas kinerjanya. "Semua terasa kental Like and Dislike yang dilakukan pak Pj sesuka hatinya. Kami semua tidak berdaya. Akan sia sia juga memprotws dan terbukti ada yang protes malah karirnya makin anjlok. Ini mengerikan bagi kami, tandasnya. Habis mau bagaimana? Sebagai ASN kami harus siap ditugaskan dimanapun walau bathin gak terima," katanya Ternyata keluhan para ASN pemprov DKI Jakarta ini mendapat perhatian dari Komisi A DPRD DKI Jakarta. Momentum tepat dipilih oleh Inggard Joshua disaat rapat bersama dengan Eksekutif di DPRD DKI Kebun Sirih beberapa hari lalu. Dalam rapat dengan SKPD yang mitra kerja Komis A DPRD DKI Jakarta tersebut (3/4) lalu, Inggard menekankan agar ASN tidak berpolitik. Politisi Gerindra ini menyebutkan salah satu contoh yang mencolok. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata. Sorotan terhadap Michael yang aslinya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta, karena yang bersangkutanl adalah seorang ASN dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Inggard Josua lebih jauh menyebutkan Michael dari BPKP pernah menjadi Wakil Kepala BPKD DKI Jakarta ketika Kepala BPKD dijabat Heru Budi Hartono, yang saat ini Pj Gubernur DKI Jakarta. Ketika Heru Budi Hartono pindah ke istana menjadi Kasekpres Michael sempat menjabat Kepala BPKD DKI Jakarta kemudian dimutasi menjadi Kepala Inspektorat DKI Jakarta. Kemudian mungundurkan diri ke induk organisasinya BPKP RI. Ketika Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Michael ditarik kembali menjadi Kepala BPKD DKI Jakarta. Menurut Kepala BKD DKI Jakarta, Maria Qibtya, jabatan Eselon II dilelang terbuka sehingga orang luar atau ASN luar DKI Jakarta pun bisa ikut. Inggard menegaskan Pemda DKI Jakarta harus memperhatikan dan memprioritaskan ASN DKI Jakarta. Jangan sampai kehadiran ASN luar DKI Jakarta menghambat karir mereka. “Jangan hambat ASN DKI. Kalau Sekda dari luar, soal lain karena Eselon I dan itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi Kalau eselon II didatangkan dari luar ya kasihan ASN pemprov DKI Jakarta yg mempunyai kemampuan kariernya terhambat," ujar Inggard. Inggard Joshua pun menegaskan agar roda pemerintahan di Pemprov DKI ini berjalan dengan baik, PJ Gubernur Heru Budi Hartono harus lebih bijaksana memimpin aparaturnya. Pemprov DKI ini sangat besar, penduduknya sangat banyak, problemnya sangat kompleks, anggarannya luar biasa besar juga hingga Rp 80 triliun lebih. Dibutuhkan leadership yang mumpuni mengorkestra perangkatnya agar sinergi dan kompak membangun Jakarta ini. Dia mengingatkan Pj Gubernur Heru yang masih menjabat sebagai Kasetpres dan sebagai ASN yang juga berkarir dipemprov DKI Jakarta jangan membawa arus politik ke Pemprov DKI ini. "Pokoknya niatan kita bagaimana irama pembangunan ini agar berjalan mulus dan aparaturnyapun tidak galau dan merasa terintimidasi dengan selera pemimpinnya yang cenderung berlaku arogan mentang mentang berkuasa, seenaknya mengambil keputusan sesuai seleranya," jelasnya. (Sabam Pakpahan) #ASN Pemprov DKI Jakarta