Sukseskan Penanggulangan Kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Rp 7,77 Triliun

Jakarta, MI - Untuk menyukseskan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp7,77 triliun pada Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. 

Anggaran itu merupakan akumulasi dari tiga program jaminan sosial yang ada di Dinas Sosial. Masing-masing program Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta sebesar Rp700 miliar.

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, hingga saat ini ada sebanyak 5,2 juta orang tercatat sebagai penduduk miskin.

Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, jumlah itu yang sangat besar dan perlu identifikasi ulang untuk mengetahui jumlah yang akurat. 

Anggara pun mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta untuk terus melakukan sinkronisasi data penduduk miskin secara berkala, agar pemberian bantuan pemerintah tepat sasaran.

“Ketepatan sasaran itu faktor yang sangat penting. Masyarakat yang masuk kategori miskin belum tentu tiga atau empat bulan lagi masih di kategori tersebut,” kata Anggara Senin (30/10). 

Selain itu, Anggara berharap Dinas Sosial terus meningkatkan sinergitas kerja bersama jajaran UKPD di tingkat wilayah sampai lapiran RT dan RW, juga memanfaatkan peran kader lingkungan.

“Jadi pemadupadanan data, perbaikan data berkala itu sangat penting sebelum melakukan evaluasi-evaluasi bantuan sosial yang kita berikan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari memastikan bahwa pihaknya terus melaksanakan pembaruan data penerima, melalui verifikasi dan validasi.

"Pemprov DKI saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data terhadap para penerima jaminan sosial agar tepat sasaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Penanganan Fakir miskin yaitu ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ungkapnya.

Premi menjelaskan, dari verifikasi dan validasi yang dilakukan sejauh ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 1,1 juta orang dari 5,2 juta yang berdasarkan DTKS berstatus miskin.

"Inilah yang kami keluarkan dari penerima Bansos. Total anggaran yang kami siapkan tahun 2024 Rp700 miliar untuk semua jenis Bansos baik kategori anak, Lansia, maupun disabilitas," demikian Premi. (An)