Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Rp 4,5 Miliar Diduga Ditilap!

Jakarta, MI - Komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia menduga anggaran pembangunan jalur sepeda di Jakarta sebesar Rp 4,5 miliar ditilap.

"Pembangunan lajur sepeda sebesar Rp 4.513.936.931 masuk anggaran pengurangan atau pengalihan, dan tidak dianggarkan kembali," kata Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima, Senin (15/1) kemarin.

Dalam dugaannya itu, menurut B2W juga Pemprov DKI Jakarta memotong anggaran untuk jalur sepeda yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp38 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023, dan kemudian diusulkan untuk dibuat nol.

Lalu pada April 2023, Pemprov DKI Jakarta disebut melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, yang melibatkan pembongkaran pedestrian dan jalur sepeda. 

Selanjutnya, pada Mei 2023, Heru diduga memerintahkan pengaspalan ulang di 18 ruas jalan Ibukota, menutup jalur sepeda yang sudah ada. "Mei 2023, 18 ruas jalan ibu kota diperintahkan diaspal ulang, dengan dalih menyambut KTT ASEAN, tetapi dengan menutup jalur sepeda yang sudah ada, dan tidak dikembalikan lagi seperti semula," kata Fahmi. 

Tak hanya itu saja, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas pada Oktober 2023.  Menurut Fahmi, Dishub DKI beralasan bahwa pembongkaran stick cone itu membahayakan pengendara lain.

Atas dugaan-dugaan tersebut, pihaknya mengajukan gugatan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Fahmi, gugatan tersebut terkait dugaan malapraktik tata kelola Jakarta dalam menjamin keamanan pengendara sepeda. 

Fahmi pun berharap gugatan tersebut dapat membawa perubahan dan mengembalikan Pemprov DKI Jakarta ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040 serta penjabaran dari RDTR Jakarta 2022-2026.