Jakarta, MI - BPK RI membongkar carut-marut pengelolaan belanja modal infrastruktur Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 8/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD.03/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026, auditor negara menemukan sederet proyek bermasalah mulai dari pengadaan lampu jalan tak sesuai kebutuhan, mark up harga aspal, hingga proyek penataan saluran yang gagal dikerjakan sesuai rencana.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Monitorindonesia.com, Minggu (24/5/2026), BPK mencatat total anggaran belanja modal infrastruktur pada DBM, DSDA, DPRKP, dan DCKTRP mencapai Rp5,08 triliun dengan realisasi Rp4,51 triliun atau 88,74 persen.
Namun di balik realisasi jumbo itu, BPK menemukan penyimpangan serius dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
“Permasalahan di atas mengakibatkan terdapat pemborosan anggaran senilai Rp2.794.334.649,87,” tulis BPK dalam laporan tersebut.
Temuan paling mencolok terjadi pada pengadaan armatur RGB untuk penerangan kawasan Semanggi Tahap I dan II oleh Dinas Bina Marga. BPK menemukan spesifikasi lampu yang dipasang tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam pemeriksaan fisik bersama BPK, PPK, PPTK, penyedia, dan teknisi lampu diketahui terdapat kekurangan spesifikasi pada unit lampu RGB tipe wallwasher dan wall wash + DMX controller.
BPK mengungkap sebanyak tujuh unit lampu wallwasher rusak sebelum dipasang sehingga menimbulkan potensi kerugian Rp36,4 juta. Tak hanya itu, terdapat kekurangan 15 unit lampu RGB wall wash + DMX controller senilai Rp96 juta yang hingga pemeriksaan selesai belum dipenuhi penyedia.
“Lampu yang dijadikan persediaan berpotensi tidak bermanfaat dikarenakan masa garansinya sama dengan lampu yang telah terpasang,” tegas BPK.
Masalah lain ditemukan pada proyek pengaspalan AC-BC dan AC-WC di Sudin SDA Jakarta Selatan. Auditor menemukan penyusunan harga satuan pekerjaan tidak mengacu pada Standar Harga Satuan (SHS) Pergub Nomor 24 Tahun 2024.
Akibatnya, harga pekerjaan menjadi jauh lebih mahal dan memicu pemborosan Rp2.661.924.429,87.
BPK merinci selisih harga terbesar berasal dari pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) dengan total selisih penganggaran mencapai Rp1,96 miliar. Sementara pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) memunculkan selisih Rp698,9 juta.
Tak berhenti di situ, BPK juga menyoroti proyek konstruksi penataan kawasan saluran PHB Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dinilai amburadul. Proyek senilai Rp26,2 miliar itu mengalami adendum kontrak karena muncul kendala lahan milik warga di sepanjang bantaran Kali Item.
Akibat persoalan pembebasan lahan yang tak tuntas sejak awal, pekerjaan jogging track dan landscape taman sepanjang bantaran kali tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.
BPK menilai kondisi tersebut terjadi karena KPA dan PPK tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam melakukan perencanaan pengadaan.
“Atas permasalahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Kabid Penerangan Jalan dan Sarana Umum DBM, Kepala Sudin SDA Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Sudin SDA Jakarta Selatan menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan proses perencanaan,” tulis BPK.
Dalam rekomendasinya, BPK memerintahkan Kepala DBM agar menginstruksikan Kabid Penerangan Jalan dan Sarana Umum membuat perencanaan pengadaan barang sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.
BPK juga meminta Kepala DSDA menginstruksikan Sudin SDA Jakarta Selatan mematuhi ketentuan SHS dalam penyusunan RAB, serta meminta Sudin SDA Jakarta Timur memastikan ketersediaan lahan sebelum proyek dijalankan.
