Jakarta, MI— Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan membengkaknya beban subsidi layanan Transjabodetabek yang selama ini ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain tarif yang sangat murah, Jakarta juga harus menanggung biaya perawatan halte-halte yang berada di luar wilayah administrasinya.
Menurut Pramono, kondisi tersebut membuat beban anggaran transportasi publik terus meningkat seiring meluasnya layanan Transjabodetabek ke wilayah penyangga Jakarta.
"Kenapa subsidinya menjadi besar? Karena hampir semua halte yang berada di luar wilayah Jakarta juga harus kami rawat. Itu yang menjadi salah satu penyebab perlunya penyesuaian," ujar Pramono, Rabu (10/6/2026).
Pramono menegaskan Pemprov DKI tidak akan mencabut subsidi Transjabodetabek. Namun, penyesuaian tarif pada sejumlah rute dinilai tidak bisa dihindari demi menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik.
Ia mencontohkan rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini hanya bertarif Rp3.500. Menurutnya, angka tersebut jauh di bawah biaya transportasi menuju bandara yang tersedia saat ini.
"Bahkan biaya parkir di Bandara Soekarno-Hatta saja tidak cukup dengan Rp3.500. Sementara Damri tarifnya sekitar Rp80.000 dan taksi bisa mencapai Rp200.000. Hal-hal seperti ini yang perlu disesuaikan," katanya.
Meski membuka opsi kenaikan tarif, Pramono memastikan kebijakan tersebut akan dikaji secara matang agar tidak memicu masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Menurutnya, transportasi umum merupakan instrumen penting untuk mengurangi kemacetan Jakarta yang setiap hari menerima jutaan komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Saya tidak ingin kebijakan ini justru membuat masyarakat kembali beralih ke kendaraan pribadi," tegasnya.
Di tengah wacana penyesuaian tarif, Pemprov DKI justru berencana memperluas layanan transportasi umum. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat menggunakan angkutan massal sekaligus menekan kemacetan dan polusi.
Pramono menegaskan pembangunan sistem transportasi terintegrasi tetap menjadi prioritas Jakarta sebagai kota metropolitan yang bergantung pada mobilitas jutaan warga setiap hari.
"Transportasi umum akan terus kami tambah agar perilaku masyarakat menggunakan angkutan publik semakin meningkat," ujarnya.
Wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek muncul di tengah meningkatnya kebutuhan subsidi operasional dan perawatan infrastruktur lintas daerah. Pemprov DKI kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan keberlanjutan anggaran transportasi publik.**
