Jakarta, MI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun akan mendapat sambutan besar dari investor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut minat investor terhadap instrumen pembiayaan tersebut sangat tinggi, didukung besarnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
Pramono mengatakan, banyak investor telah menyatakan ketertarikan terhadap rencana penerbitan obligasi daerah yang diproyeksikan menjadi yang pertama di Indonesia.
"Yang untuk investor yang datang banyak sekali. Karena kalau Jakarta size APBD-nya besar, yang ingin banyak banget," kata Pramono, Selasa (21/7/2026).
Meski demikian, Pramono belum mengungkap identitas maupun jumlah investor yang telah menyatakan minat. Menurutnya, seluruh proses masih berjalan sesuai tahapan pembahasan.
Dana hasil penerbitan obligasi nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sejumlah proyek yang menjadi prioritas antara lain pembangunan LRT rute Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), sekolah, embung, polder, serta berbagai fasilitas publik lainnya.
Pramono menegaskan dana obligasi tidak akan digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif, melainkan hanya untuk investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi warga Jakarta.
"Nilainya Rp3,5 triliun, penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik. Semuanya untuk kepentingan publik jangka panjang, bukan untuk yang bersifat konsumtif," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga sebelum mengajukan penerbitan obligasi daerah, mulai dari DPRD DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Dunia hingga UNDP. Pemerintah pusat juga disebut telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut.
Saat ini, usulan obligasi daerah telah masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta.
Pramono berharap seluruh proses berjalan sesuai jadwal sehingga obligasi daerah dapat diterbitkan pada 2027. Jika terealisasi, Jakarta akan menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memanfaatkan obligasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
"Kalau ini bisa tahun depan obligasi daerah terbit ataupun diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik Indonesia," tegas Pramono.**
