Borok Pelindo: Inefisiensi Triliunan, Proyek Seret hingga Tekor Ratusan Miliar

Jakarta, MI - Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka tabir persoalan serius di tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo). 

Dari inefisiensi biaya, lemahnya tata kelola, hingga potensi kerugian investasi, seluruhnya tergambar jelas dalam audit kinerja tahun 2023 hingga Semester I 2024.

Dari data lengkap yang diperoleh Monitorindonesia.com, Sabtu (4/4/2026) bahwa dokumen bernomor 25/LHP/XX/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025 itu bukan sekadar laporan administratif. Ia menjadi potret telanjang tentang bagaimana pengelolaan sektor strategis kepelabuhanan masih dibayangi persoalan klasik: koordinasi lemah, pengawasan longgar, dan perencanaan yang tidak matang.

Beban Triliunan akibat Kewajiban yang Tak Dijalankan

Salah satu temuan paling mencolok adalah soal pengerukan alur dan kolam pelabuhan. Aktivitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab otoritas, justru dibebankan kepada Pelindo.

"Kondisi tersebut mengakibatkan biaya jasa Pelabuhan menjadi tidak efisien karena PT Pelindo (Persero) menanggung biaya atas kegiatan pengerukan kolam dan alur yang seharusnya menjadi kewajiban Otoritas Pelabuhan selama Tahun 2016 s.d. Tahun 2023 (sebagaimana perhitungan KAP) sebesar Rp2.448.242.435.248."

BPK juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum yang mengintai akibat persoalan perizinan ruang laut yang belum tuntas. "Terdapat risiko hukum atas Pelabuhan yang belum memenuhi PKKPRL dan biaya jasa pelabuhan berpotensi menjadi lebih tinggi..."

Situasi ini tidak terjadi tanpa sebab. BPK secara tegas menyoroti kelalaian regulator sekaligus kurang cermatnya manajemen internal Pelindo dalam mengantisipasi risiko.

Proyek Strategis Nasional: Ambisi Besar, Hasil Jauh dari Target

Di sisi lain, proyek-proyek strategis yang digadang-gadang menjadi motor pertumbuhan justru belum memberikan hasil sesuai ekspektasi. "Kondisi tersebut mengakibatkan PT Pelindo (Persero) tidak memperoleh keuntungan dari pengelolaan PSN sesuai proyeksi yang ditetapkan dalam studi kelayakan."

Alih-alih menjadi sumber pendapatan, sejumlah proyek malah berpotensi menjadi beban karena lemahnya strategi alternatif dan minimnya langkah antisipatif saat target meleset.

Tarif Mandek, Peluang Pendapatan Menguap

Persoalan berikutnya tak kalah krusial: lambannya penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan. Di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan peningkatan layanan, Pelindo justru tertahan pada tarif lama.

"Kondisi tersebut mengakibatkan PT Pelindo (Persero) kehilangan potensi pendapatan karena masih menerapkan tarif lama yang belum disesuaikan."

BPK menilai, persoalan ini mencerminkan lemahnya inisiatif manajemen dalam berkoordinasi dengan regulator serta tidak adanya prosedur yang jelas dan terukur.

Kelebihan Bayar dan Lemahnya Kontrol Proyek

Masalah tata kelola juga tercermin dalam proyek investasi. BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran pada pekerjaan terminal petikemas dengan nilai Rp1.536.061.907,36.

Angka ini mungkin terlihat kecil dibanding skala bisnis Pelindo, namun menjadi indikator kuat adanya celah dalam sistem pengawasan internal.

Tata Kelola Teknologi Amburadul, Uang Terbuang

Masuk ke sektor teknologi informasi, BPK menemukan persoalan yang lebih sistemik. Perencanaan TI yang tidak selaras justru menimbulkan pemborosan.

"Realisasi pekerjaan penyusunan ITMP Periode Tahun 2025–2029 pada Anak Perusahaan yang tidak selaras dengan arahan/kebijakan PT Pelindo Head Office (HO) memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp1.312.792.000,00..."

Tak hanya itu, sistem yang tidak terintegrasi memicu risiko tumpang tindih, inefisiensi, hingga ancaman keamanan siber.

Ancaman Siber dan Data Tidak Akurat

Dalam era digital, kelemahan sistem TI bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut keberlangsungan bisnis. "Potensi ketidakakuratan data dan belum efektifnya proses penyusunan atas Laporan Keuangan PT Pelindo (Persero)."

Ketidakakuratan data ini berpotensi menyeret manajemen pada pengambilan keputusan yang keliru—risiko yang bisa berdampak luas pada operasional dan keuangan.

Piutang Macet: Masalah Lama yang Tak Kunjung Tuntas

BPK juga menyoroti pengelolaan piutang yang belum efektif. Sejumlah piutang lama, bahkan sejak sebelum merger, belum terselesaikan dengan baik.

Masalah ini diperparah dengan kerja sama yang tidak prudent serta lemahnya mitigasi risiko.

Investasi Berisiko Tinggi: Ancaman Kerugian Rp470 Miliar

Temuan paling tajam datang dari sektor investasi. BPK mengungkap potensi kerugian besar pada proyek jalan tol Cibitung–Cilincing.

"Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan minimal sebesar Rp470.700.000.000 (Rp262.000.000.000 + Rp208.700.000.000)."

Angka ini menjadi alarm serius bahwa keputusan investasi belum sepenuhnya didasarkan pada perhitungan matang dan strategi berkelanjutan.

Rekomendasi Tegas: Jangan Lagi Ada Pembiaran

Atas seluruh temuan tersebut, BPK memberikan serangkaian rekomendasi strategis, mulai dari penguatan pengawasan internal; perbaikan tata kelola dan manajemen risiko; percepatan integrasi sistem teknologi; evaluasi menyeluruh terhadap proyek dan investasi; hingga Pelindo mengakui dan janji berbenah.

Menariknya, Direksi Pelindo tidak membantah. Mereka menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan mengklaim telah mulai melakukan sejumlah langkah perbaikan. Namun, publik tentu menunggu: apakah komitmen ini benar-benar diwujudkan atau kembali menjadi catatan di atas kertas?

Laporan BPK ini bukan sekadar audit, melainkan peringatan keras. Sebagai BUMN strategis yang memegang peran vital dalam logistik nasional, Pelindo dituntut berbenah cepat.

Jika tidak, inefisiensi, salah kelola, dan keputusan investasi yang keliru bukan hanya merugikan perusahaan—tetapi juga berpotensi membebani negara dan masyarakat luas.

Monitorindonesia hingga detik ini menunggu jawaban pihak PT Pelindo atas konfirmasi yang telah dilayangkan.