Jakarta, MI – Nasib seseorang memang bisa berubah dalam hitungan hari. Namun apa yang dialami mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mungkin termasuk salah satu yang paling dramatis dalam sejarah birokrasi Indonesia. Tiga hari. Hanya tiga hari!
Senin malam pulang dari Tanah Suci usai menuntaskan ibadah haji bersama sang istri. Selasa pagi masih berdiri di samping Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selasa malam dicopot dari jabatan Kepala BGN. Rabu dini hari kantor yang dipimpinnya digeledah Kejaksaan Agung. Beberapa jam kemudian ia diperiksa. Sore harinya, statusnya berubah dari pejabat negara menjadi tersangka korupsi.
Karier yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan jam.
Kejaksaan Agung resmi menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026.
Bersama dua tersangka lain, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, Dadan diduga terlibat dalam praktik mark up pengadaan barang serta meloloskan sejumlah proyek yang tidak sesuai kebutuhan program.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan para tersangka diduga mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Akibatnya, muncul berbagai pengadaan bernilai fantastis yang kini dipertanyakan penyidik. Mulai dari pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, hampir 32 ribu tablet, hingga 5.400 televisi berukuran 75 inci.
Pertanyaan publik pun bermunculan. Apa hubungan ribuan televisi layar jumbo dan motor listrik dengan program makan bergizi untuk anak-anak?
Tak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan pelolosan yayasan yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra SPPG atau dapur MBG. Kerugian negara masih dihitung, namun Kejagung memastikan terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.
Ironisnya, kasus ini meledak tak lama setelah Dadan kembali dari ibadah haji.
Pada 1 Juni 2026 malam, Dadan tiba di Indonesia bersama rombongan jemaah haji. Dengan wajah sumringah, ia sempat bercerita bahwa dirinya dan sang istri menunggu antrean selama 12 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci melalui jalur haji reguler.
"Persis 12 tahun menunggu dan akhirnya dipanggil tahun ini," ujar Dadan saat itu.
Namun kebahagiaan tersebut ternyata tak berlangsung lama.
Sehari kemudian, Selasa 2 Juni 2026, Dadan masih menjalankan tugas negara dengan mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau SPPG Palmerah, Jakarta Barat. Di hadapan publik, tak ada tanda-tanda badai besar sedang mendekat.
Malam harinya, Istana mengumumkan pergantian pimpinan BGN. Jabatan Dadan dicabut dan diserahkan kepada wakilnya, Nanik S. Deyang.
Belum genap 24 jam sejak pencopotan itu, Tim Kejaksaan Agung bergerak.
Sekitar pukul 02.00 WIB dini hari Rabu, penyidik menggeledah kantor BGN. Saat matahari mulai meninggi, Dadan sudah berada di Gedung Bundar Kejagung untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Menjelang sore, status hukumnya resmi berubah menjadi tersangka.
Penyidikan ini juga menyeret dugaan praktik jual beli titik SPPG yang sebelumnya ramai dilaporkan masyarakat. Sedikitnya 20 laporan masuk ke aparat penegak hukum dari berbagai daerah.
Di Batam, dua titik SPPG diduga diperjualbelikan senilai Rp400 juta. Di Jawa Barat, 21 korban mengaku mengalami kerugian mencapai Rp1,9 miliar. Sementara di Lombok Timur, satu titik SPPG disebut-sebut ditawarkan hingga Rp950 juta.
Kasus yang awalnya dipromosikan sebagai program pemenuhan gizi nasional kini justru berubah menjadi skandal yang menggerus kepercayaan publik.
Bagi sebagian masyarakat, rangkaian peristiwa yang menimpa Dadan Hindayana terasa seperti skenario film politik yang bergerak terlalu cepat. Dari Tanah Suci ke ruang pemeriksaan. Dari mendampingi Presiden ke ruang tahanan. Dari pejabat negara menjadi tersangka korupsi.
Tiga hari yang mengubah segalanya. (an)
