Bamsoet Dukung KPK Tak hanya Lakukan Penindakan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 9 Desember 2021 14:25 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, pemberantasan korupsi harus senantiasa berjalan. Tidak kenal waktu, apagai terhambat karena pandemi Covid-19. Karena itu, Bamsoet mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2020, walaupun di tengah pandemi Covid-19, tetap fokus bekerja menyelamatkan uang negara. Dalam laporan tahunan KPK tahun 2020 terlihat bahwa dari anggaran KPK sebesar Rp 920,3 miliar, KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp 593,2 triliun. Terdiri dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp 3,2 miliar; penindakan sebesar Rp 111,1 miliar; penyelamatan potensi kerugian keuangan negara dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset sebesar Rp 592,4 triliun; penyelamatan potensi kerugian keuangan negara dari kajian perbaikan tata kelola sebesar Rp 652,8 miliar; serta PNBP dan lainnya sebesar Rp 10,9 miliar. Bamsoet dalam menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, di Jakarta, Kamis (9/12/21) menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya harus berdasarkan pada masifnya penindakan. Melainkan juga mengedepankan aspek pencegahan. "KPK sebetulnya sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha melalui Corruption Prevention Guide for Business atau ISO 37001 Anti Bribery Management Systems. Namun belum dijalankan sepenuhnya oleh dunia usaha," ujar Bamsoet. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, selama ini uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen oleh perilaku korupsi. Modus operandi korupsi yang paling banyak, sebesar 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. "Perlu adanya sistem yang kuat, yang menjamin uang rakyat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran," jelas Bamsoet. Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga mendorong KPK membangun whistleblowing system, untuk memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi. Sesuai Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dengan tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Selain melakukan pencegahan dan penindakan, KPK juga harus gencar melakukan perburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri (stolen asset recovery). Salah satunya dengan memanfaatkan langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). World Bank (Bank Dunia) menekankan bahwa pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. "Setiap USD 100 juta hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah," pungkas Bamsoet.[Lin]

Topik:

KPK Bamsoet MPR Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri

Berita Sebelumnya

Menkominfo Sebut, Sektor Komunikasi dan Infomrasi Alami Pertumbuhan Dua Digit Selama Pandemi

Berita Selanjutnya

Anggota Komisi VIII DPR Nilai Sosialisasi Kebencanaan oleh BNPB Kurang Memadai

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Abid Rauf dari PT Batemuri Tours

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Ening Widiarti dari PT Tri Mitra Rezeki Wisata soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

7 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Usut Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, KPK Periksa Yusuf Dedi dari PT Alwan Zahira

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Ninik dari PT Safina Dania Wisata Terkait Korupsi Kuota Haji

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi (Foto: Istimewa)

Menyoal Tuntuntan 8,5 Tahun Penjara terhadap Bekas Dirut ASDP Ira Puspadewi di Korupsi Rp 1,25 T

11 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv (Foto: Istimewa)

KPK Ulik Anggota DPR Rajiv soal Kedekatan dengan Tersangka Korupsi CSR BI

16 jam yang lalu