Anggota Komisi VIII DPR Nilai Sosialisasi Kebencanaan oleh BNPB Kurang Memadai

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bukhori Yusuf menilai, sosialisasi kebencanaan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap masyarakat Indonesia kurang memadai. Padahal sebenarnya, kata dia, BNPB mengetahui potensi bencana. "BNPB tahu persis peta potensi bencana namun agak kami sayangkan sosialisasi tentang kebencanaan terutama yang langsung ke masyarakat kurang memadai," kata Bukhori kepada wartawan, Kamis (9/12/2021). Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, seharusnya BNPB lebih memperbanyak kegiatan sosialisasi kebencanaan agar masyarakat lebih waspada terhadap kemungkinan ada potensi bencana alam. "Karena itu kami mendorong BNPB bekerjasama dengan BPBD dan DPR RI harus diperbanyak agar masyarakat semakin aware terhadap resiko yg mungkin timbul di daerah sekitarnya," ungkapnya. Tak hanya itu, Anggota Komisi Sosial ini juga menyayangkan kepada BNPB Jawa Timur yang dianggapnya tidak memberikan peringatan (warning) sebelum terjadinya Erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. "Perlu penanganan yang proporsional atas kejadian tersebut sehingga korban harus bisa dilindungi dan dipulihakan sedangkan pelaku harus di hukum dengan tegas dan memberatkan," ungkapnya. Selain itu, Bukhori juga mengungkapkan, anggaran BNPB tahun 2022 cukup besar. "Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Utama dan Para Pejabat Eselon I BNPB mengenai besaran pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.127.245.197.000,- (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)" ungkapnya. (Wawan)