Surpres RUU Perampasan Aset Sudah Diterima DPR

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 8 Mei 2023 23:18 WIB
Jakarta, MI - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani surat presiden atau Surpres tentang rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset yang dikirimkan oleh Menkopolhukam, Mahfud Md. “Benar (Surpres RUU Perampasan Aset) sudah di tanda tangani (oleh Jokowi) hari Jumat,” kata Bey kepada wartawan, Senin (8/5) Setelah ditandangtangani oleh Jokowi, Surpres RUU tersebut langsung diberikan ke pihak DPR. Dia menyebut Surpres RUU tersebut sudah diterima oleh DPR sejak hari Jumat dan diterima oleh sekretariat DPR. Dalam surat yang beredar, Supres RUU perampasan aset yang diserahkan ke DPR bernomor R-22/Pres/05/2023 yang ditandatangani Jokowi pada tanggal 4 Mei 2023. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyebut surat presiden (surpres) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dikirim ke DPR RI dalam waktu dekat. Mahfud mengungkapkan bahwa surpres tersebut telah sampai di meja Presiden Jokowi. Bahkan, Menteri-menteri terkait juga telah mendisposisi surat itu. “Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Namun, saya kira paling lambat minggu depan sudah (bisa dikirim ke DPR RI)," kata Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/4/2023). Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Pemerintah butuh landasan hukum untuk mengamankan aset terkait tindak pidana korupsi. #Surpres RUU Perampasan Aset

Topik:

DPR Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Menguat! Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Capai 69,8 Persen

Berita Selanjutnya

Kemenkes: Penderita Sifilis Meningkat 70 Persen dalam 5 Tahun Terakhir

Berita Terkait

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

23 jam yang lalu

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Umrah Mandiri (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

1 hari yang lalu

Metropolitan
Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono (Foto: Istimewa)

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

27 Oktober 2025 16:28 WIB

Metropolitan
Kondisi saat penumpang LRT Jabodebek dievakuasi dari kereta ke Stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025)

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

27 Oktober 2025 12:58 WIB

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

27 Oktober 2025 12:33 WIB

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB