DPR Sebut WNI Bisa ke Papua Nugini Tanpa Visa

Jakarta, MI - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyebut, Parlemen Papua Nugini telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sehingga, saat ini warga negara Indonesia (WNI) bisa berkunjung ke Papua Nugini tanpa visa. “Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke PNG sudah diketok, disahkan dan ditandatangani,” kata Putu melalui keterangannya, Selasa (4/7). Putu berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 5-6 Juli 2023, juga turut membahas soal bebas visa untuk warga Indonesia. Sebab, kata dia, Papua Nugini juga tinggal mengumumkan saja mengenai RUU bebas visa untuk Indonesia itu. “Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo yang ketiga kali selama beliau 9 tahun menjabat Presiden, itu pantas kita apresiasi. Presiden tentu saja ingin hubungan kerjasama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik kedepannya. Mudah-mudahan pada saat disana, Presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini,” ujarnya. Dengan begitu, kata Putu, salah satu kerja sama antar Parlemen Indonesia dengan Parlemen Papua Nugini terkait RUU Bebas Visa untuk Indonesia sudah terwujud. Selain itu, Putu menyebut rute penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini juga sudah diresmikan. “Saya bangga karena apa yang kita usahakan 2 bulan ini terwujud. Kita harus bolak balik ke Papua Nugini pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, serta 22 Mei 2023 bertemu di Bali dengan pertemuan soft diplomasi. PNG membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan direct flight dari Bali - Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara, ” jelasnya. Menurut Putu, momentum ini dapat meningkatkan hubungan kedua negara bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, baik hubungan konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya dan pertahanan keamanan. “Konektivitas akan kita dorong untuk meningkatkan segala bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara Pasific. Saatnya sekarang, saya bangga temen-temen KADIN sudah aktif, dan tentunya kita berharap BUMN hadir disana ikut membangun investasi dan membangun berbagai hal. Karena, memang potensi dari Papua Nugini ini cukup besar,” ujarnya. Sementara itu, Sekjen Parlemen Papua Nugini, Kala Aufa Clerk of PNG Parliament membenarkan RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi. "RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi, tinggal diumumkan oleh Pemerintah PNG agar pemberlakuan bebas Visa segera dilaksanakan," ucapnya. Diketahui, Presiden Jokowi akan melakukan lawatan ke Papua Nugini pada 5 Juli. Dia diagendakan menghelat pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dan Gubernur Jenderal Papua Nugini.