Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

Jakarta, MI - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, anggaran pemungutan suara ulang (PSU) yang tersedia saat ini sekitar Rp 65,3 miliar, sedangkan total kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 164 miliar.

Bagja menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk melaksanakan pengawasan pemungutan suara ulang.

"Sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang tersisa adalah Rp 65.393.024.869. Sedangkan kebutuhan anggaran PSU Rp 164.560.013.521," kata Bagja dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

"Jadi masih ada kebutuhan anggaran sekitar Rp 90 miliar," sambungnya.

Lebih lanjut, Bagja menjelaskan, kekurangan tersebut sudah termasuk pelaksanaan PSU Pilgub Papua. Ia menjelaskan, dari anggaran Rp 150 miliar yang diusulkan untuk Bawaslu Papua, hanya Rp 42 miliar yang disetujui.

"Sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 900.1.9/2063/SET tanggal 6 Maret 2025, anggaran Bawaslu Papua yang semula diusulkan sebesar Rp 150.975.875.000 hasil pembahasan dengan Pemprov Papua adalah sebesar Rp 42.671.400.000," paparnya.

Bagja menyebut total anggaran Rp 42 miliar tersebut hanya cukup untuk membayar honor Panwaslu Adhoc dan Sentra Gakkumdu selama 3 bulan, sedangkan kata Bagja, PSU di Papua akan diselenggerakan selama 6 bulan sesuai dengan keputusan MK.

"Sesuai dengan informasi dari Bawaslu Papua bahwa anggaran sebesar Rp 42.671.400.000 hanya cukup untuk membiayai honorarium panwaslu adhoc dan sentra gakkumdu selama 3 bulan, sedangkan pengawasan penyelenggaraan PSU sesuai dengan putusan MK selama 6 bulan (180 hari)," tandasnya.