Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Whoosh: Biayanya 3 Kali Lipat dari China, Uangnya ke Mana?

Jakarta, MI - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya dugaan markup atau penggelembungan biaya besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Mahfud menyebut, biaya pembangunan proyek tersebut di Indonesia mencapai tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.

Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya pada Rabu (15/10/2025), Mahfud menjelaskan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia menembus 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer.

“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan dan uangnya ke mana?” ujar Mahfud.

Mahfud memaparkan bahwa proyek kereta cepat semula ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman 0,1 persen. Namun, tawaran itu dibatalkan dan pemerintah kemudian bekerja sama dengan China.

Sayangnya, pinjaman dari China justru memiliki tingkat bunga yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 2 persen dan bahkan bisa meningkat hingga 3,4 persen.

“Awalnya Jepang hanya minta bunga kecil, tapi kemudian diganti ke China yang bunganya jauh lebih besar. Nah sekarang biayanya malah bengkak,” jelas Mahfud.

Mahfud menilai proyek Whoosh berpotensi merugikan negara karena biaya operasional dan bunga pinjaman yang tinggi. Ia mengungkapkan, bunga utang proyek tersebut bisa mencapai Rp 2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket hanya sekitar Rp 1,5 triliun per tahun.

“Negara akan terus nombok dari APBN untuk menutupi kekurangan,” ucapnya.

Selain soal keuangan, Mahfud juga menyinggung risiko kedaulatan negara apabila terjadi gagal bayar (default) terhadap pinjaman luar negeri. Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis karena tidak mampu membayar utang.

“Kalau sampai gagal bayar, bukan tidak mungkin wilayah strategis seperti Natuna Utara bisa jadi taruhan,” kata Mahfud.

Ia menegaskan bahwa dugaan adanya markup biaya proyek kereta cepat perlu segera diselidiki karena dapat menimbulkan masalah hukum dan ekonomi nasional.

Mahfud juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan bahwa dana APBN tidak semestinya digunakan untuk menutup biaya proyek kereta cepat. 

Ia mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk melakukan audit secara transparan serta memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Proyek ini harus diperiksa secara terbuka. Jangan sampai rakyat terus menanggung akibat dari pembengkakan biaya yang tidak jelas asalnya,” tutup Mahfud.