DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang

Jakarta, MI -  Temuan 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk melalui Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah. 

mendesak pemerintah mengusut tuntas jalur masuk barang tersebut dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaku di lapangan hingga jaringan yang lebih besar.

Rina menilai kasus ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras demi memperkuat kedaulatan pangan nasional. Karena itu, ia meminta hasil penyelidikan diumumkan secara terbuka dan diberi sanksi tegas apabila terbukti ada pelanggaran.

“Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ini pelanggaran serius terhadap amanah Presiden Prabowo yang menutup impor beras. Pemerintah harus mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang bermain-main dengan kebijakan nasional. Jika sudah diketahui siapa dalangnya, kenakan sanksi tegas tanpa kompromi,” ujar Rina di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, lolosnya ratusan ton beras ilegal menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyelundupan. Ia mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh untuk mencegah kasus serupa terulang. 

“Fakta bahwa 250 ton beras bisa masuk menunjukkan adanya celah yang tampaknya sudah lama dimanfaatkan. Pemerintah perlu menutup celah itu dan menindak siapa pun yang terlibat,” katanya.

Rina juga menilai jumlah sebesar itu mengindikasikan keberadaan jaringan penyelundupan terorganisir. Ia menegaskan skala penyelundupan ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan logistik yang kuat. “Ini bukan pelanggaran biasa. Pemerintah harus membongkar sampai ke akar, bukan hanya menangkap pelaku lapangan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani lokal, mengingat beras impor cenderung lebih murah. “Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi daya saing petani dan ketahanan pangan,” tegasnya.

Saat ini stok beras nasional berada pada level aman, mencapai hampir 4,2 juta ton. Kendati demikian, Rina meminta pemerintah tetap memperketat pengawasan agar kondisi stok yang baik tidak membuat sistem kontrol melemah.

Kasus beras ilegal di Sabang bermula dari laporan penemuan 250 ton beras impor di sebuah gudang. Menteri Pertanian Amran telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menghentikan seluruh aktivitas di lokasi serta memastikan beras tersebut tidak beredar di masyarakat.