BPK Temukan Seabrek Masalah di BMKG, DPR: Anggaran Gede Tiap Tahun, Tapi...

Jakarta, MI - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) belum maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sangat penting bagi keselamatan masyarakat. 

Maka dari itu, pihaknya meminta BMKG segera melakukan pembenahan menyeluruh, setelah BPK RI menemukan seabrek masalah.

“Poin 1 itu BMKG belum sepenuhnya menerapkan regulasi terkait pelaksanaan fungsi, pelayanan, dan penyampaian informasi hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama BMKG dan Basarnas di DPR RI, Senin (1/12/2025). 

Temuan lainnya, menunjukkan bahwa penyampaian informasi peringatan dini belum efektif dan pemanfaatan sistem hidrometeorologi untuk mendukung pencegahan banjir, kekeringan, dan longsor masih belum optimal. 

“Temuan nomor 6, pelayanan informasi BMKG dalam rangka peringatan dini bencana belum sepenuhnya efektif. Temuan nomor 7, pemanfaatan output sistem informasi hidrometeorologi, hidrologi, kemudian hidrogeologi terkait peringatan dini banjir, kekeringan, dan tanah longsor belum optimal,” jelasnya. 

Lantas, Lasarus mempertanyakan kinerja BMKG yang masih belum memuaskan, meski lembaga tersebut memperoleh dukungan anggaran besar dan memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"BMKG ini cukup gede anggarannya setiap tahun… Tapi kinerjanya, ini hasil BPK lho, Pak. Kinerjanya itu masih jauh dari kata memuaskan,” katanya. 

Menurut Lasarus, permasalahan yang terjadi mengakibatkan informasi BMKG tidak tepat sasaran dan tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait saat terjadi potensi bencana.

Dia juga menyoroti pengadaan barang dan jasa di BMKG yang dinilai masih menjadi catatan dalam laporan audit sebelumnya. 

Karena itu, dia meminta Kepala BMKG baru, yakni Teuku Faisal Fathani bekerja cepat untuk memperbaiki tata kelola internal. 

“Ini Kepala BMKG yang baru, Pak. Pak Faisal ya, Bapak baru. Tolong benahi, Pak, di sana. Lakukan perbaikan."

"Saya khawatir, Pak, ada yang dipelihara di dalam terlalu lama. Akhirnya enggak mau keluar dari zona nyaman,” tambahnya. 

Lasarus mengingatkan bahwa kinerja BMKG memiliki dampak luas, terutama di sektor pertanian dan keselamatan publik. Dia menegaskan DPR akan terus mengawasi pembenahan yang dilakukan lembaga tersebut. 

“BMKG ini salah satu tulang punggung dari pembangunan kita untuk menentukan cuaca kapan nanam, kapan masa panen, kapan akan terjadi badai, kapan panas, kapan hujan. Kan itu kerjanya BMKG,” ungkap Lasarus. 

“Kita ini kan negara agraris, Pak. Kita sangat butuh informasi cuaca yang up-to-date, yang mendukung kekuatan ketahanan pangan, keamanan dan keselamatan masyarakat, dan seterusnya. Jadi, sangat besar sebetulnya beban yang menjadi tanggung jawab dari BMKG,” tambahnya.

Lasarus menegaskan, jika tidak ada perbaikan signifikan, DPR bisa membentuk panitia kerja (Panja) untuk mendalami lebih jauh persoalan di BMKG. 

“Kalau tidak, nanti akan kami tempuh cara-cara yang sesuai aturan dan ketentuan berlaku, yaitu melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang ada pada kami,” tandasnya.