Prabowo Sindir Mobil Dinas Gubernur Rp8 Miliar: Saya Pakai Maung Rp1 Miliar

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya digunakan secara produktif. Ia bahkan menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis yang mencapai Rp8 miliar.

Prabowo mengatakan, masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat di daerah yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa. Namun di sisi lain, anggaran daerah justru kerap digunakan untuk pengeluaran yang tidak menjadi prioritas.

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi okelah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ungkap Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, dikutip Jumat (20/3/2026).

Ia menilai pola belanja pemerintah daerah saat ini masih belum efisien, terutama dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.

“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya memilih menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga yang jauh lebih rendah, yakni mobil Maung.

“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya kesadaran serta tanggung jawab para kepala daerah dalam mengelola anggaran publik agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. “Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkasnya.