Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan terkait pengadaan ribuan sepeda motor listrik bagi para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Charles, Komisi IX ingin memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ujarnya, dikutip Rabu (8/4/2026).
Charles menyoroti pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan BGN. Ia menilai kebijakan tersebut patut dipertanyakan, terlebih jika benar sebelumnya telah ditolak oleh Kementerian Keuangan.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah," tutur Charles.
Ia menilai rencana pengadaan motor listrik tersebut berpotensi menjadi pemborosan dan mengada-ada.
"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," jelasnya.
"Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," sambungnya.
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan pernah menolak usulan anggaran untuk pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, untuk pengajuan anggaran pada tahun ini pihaknya belum mengetahui secara rinci dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
"Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya," ungkapnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan fokus utama program MBG tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.
"Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup," ucapnya.
Sementara itu, BGN telah mengonfirmasi adanya pembelian sepeda motor listrik untuk operasional SPPG setelah video terkait hal tersebut viral di media sosial.
Video itu menunjukkan ratusan unit sepeda motor listrik berstiker BGN dan masih terbungkus plastik. Motor-motor itu diklaim akan dialokasikan bagi kepala-kepala SPPG.
Setelah viral di media sosial, Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membenarkan adanya pengadaan sepeda motor untuk operasional kepala SPPG, dan diklaim masuk dalam anggaran 2025.
"Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," jelas Dadan kepada media, dikutip Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, Dadan menyebut bahwa sepeda motor itu belum didistribusikan. Menurutnya, kendaraan yang sudah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," imbuhnya.
Ia juga mengatakan, realisasi pengadaan kendaraan dilakukan secara bertahap, dimulai pada Desember 2025.
Selain itu, Dadan membantah informasi dalam video viral yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit.
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," pungkas Dadan.
