.webp)
Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti berbagai persoalan krusial dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026.
Dalam Raker dengan Kementerian Haji dan Umroh yang di gelar Komisi VIII DPR, Rabu (8/4/2026), politisi PDI Perjuangan ini ingin memastikan kualitas layanan bagi jamaah, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga konsumsi lancar.
Selly menegaskan harapannya agar penyelenggaraan haji tahun depan berjalan sesuai target dan tidak sekadar menjadi janji di atas kertas.
“Saya berharap pelaksanaan Haji 1447 Hijriah atau 2026 bisa berjalan seperti yang kita harapkan,” ujar Selly.
Ia mengungkapkan, kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi VIII baru-baru ini menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, terutama terkait fasilitas yang diterima jamaah.
“Kemarin kami melaksanakan tinjauan lapangan. Betul-betul mengharukan, karena jamaah sangat ingin menunaikan rukun Islam kelima, meskipun kondisi Timur Tengah tidak seperti yang kita harapkan,” katanya.
Selly menekankan, paparan yang telah disampaikan pemerintah harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Apa yang dipaparkan Kementerian Haji harus benar-benar dilaksanakan secara matang. Kami tidak ingin hanya menerima pepesan kosong,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan Kementerian Haji diharapkan membawa perubahan signifikan dalam kualitas layanan dibanding sebelumnya.
“Kami mendirikan Kementerian Haji dengan harapan pelayanannya berbeda dan lebih baik. Tidak boleh ada lagi praktik kartel dalam penyediaan layanan,” ujarnya.
Salah satu temuan yang disorot adalah lokasi hotel jamaah yang dinilai terlalu jauh dari Masjidil Haram. Selly mencontohkan Hotel Al-Hidayah yang berjarak hingga 13 kilometer, jauh dari kesepakatan awal maksimal 4–5 kilometer.
“Bayangkan, tujuan jamaah adalah beribadah, tapi ditempatkan di lokasi sejauh itu. Bagaimana mereka bisa beribadah dengan optimal?” ucapnya.
Selain jarak, ia juga menyoroti fasilitas dalam hotel, khususnya tempat wudhu yang dinilai tidak ramah bagi jamaah.
“Tempat wudhunya tidak layak. Jamaah harus mengangkat kaki tinggi-tinggi, ini berisiko jatuh. Ini harus segera diperbaiki,” katanya.
Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah distribusi katering yang tidak terpusat, serta kualitas layanan yang dinilai belum mencerminkan kesiapan matang.
“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, tapi rasanya seperti baru pertama kali menyelenggarakan haji,” kritik Selly.
Ia juga mengingatkan dampak domino dari persoalan akomodasi terhadap transportasi jamaah. Jarak yang jauh dinilai akan memperpanjang waktu tempuh menuju Masjidil Haram, terutama saat puncak haji.
“Dalam kondisi normal saja bisa 20–30 menit, saat haji bisa sampai satu jam atau lebih. Ini harus diantisipasi, apalagi banyak jamaah berisiko tinggi,” ujarnya.
Selly turut menyoroti lambatnya distribusi koper jamaah yang hingga kini baru mencapai sekitar 1.600 unit. Ia mempertanyakan kesiapan maskapai nasional dalam mendukung penyelenggaraan haji.
“Ini Garuda serius atau tidak? Jangan main-main. Distribusi koper ini krusial, apalagi untuk daerah yang jauh,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengkritik kualitas layanan konsumsi di pesawat yang dinilai belum memadai.
“Kalau berbicara pelayanan, makanannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai jamaah mendapatkan layanan yang tidak layak,” katanya.
Lebih jauh, Selly menekankan pentingnya mitigasi risiko, termasuk kesiapan menghadapi kondisi darurat (force majeure) serta penetapan zona aman (safe zone) bagi jamaah Indonesia di kawasan Armuzna.
“Apakah sudah ada protokol evakuasi untuk 203 ribu jamaah? Safe zone harus jelas. Ini tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan asuransi yang tidak hanya mencakup kematian, tetapi juga risiko dalam kondisi darurat.
“Bukan hanya asuransi kematian, tetapi juga perlindungan dalam kondisi force majeure harus disiapkan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Selly menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah demi memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
“Kita ingin yang terbaik untuk jamaah. Jangan sampai dari catering, akomodasi, hingga transportasi justru mengecewakan. Hakikatnya, Kementerian Haji harus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah pada 2026,” pungkasnya.
