.webp)
Jakarta, MI - Gelombang kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mencapai titik didih.
Program yang digadang-gadang sebagai andalan pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia justru berubah menjadi sorotan tajam publik akibat berbagai persoalan serius di lapangan.
Serangan paling keras datang dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Ia tidak lagi berbicara dalam bahasa diplomatis. Kritiknya langsung menghantam Presiden.
Kepada Monitorindonesia.com, Jumat (10/4/2026), Fernando menegaskan bahwa kegagalan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah tidak bisa ditoleransi.
“Kalau Prabowo tidak mau mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana, sebaiknya Prabowo saja yang dicopot,” tegasnya, lugas dan tanpa tedeng aling-aling.
Pernyataan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan atas pelaksanaan program MBG yang dinilai jauh dari janji awal. Alih-alih menjadi solusi, program ini disebut berubah menjadi masalah baru di berbagai daerah.
Program Amburadul, Kualitas Dipertanyakan
Fernando mengungkapkan, di lapangan pelaksanaan MBG masih carut-marut. Distribusi tidak merata, pelaksanaan tidak terkoordinasi, dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa kerap dinilai asal-asalan.
Menu yang seharusnya memenuhi standar gizi justru dilaporkan tidak layak, baik dari sisi kandungan nutrisi maupun kualitas penyajian. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar dirancang dengan serius atau sekadar proyek populis tanpa kesiapan matang.
“Program sebesar ini tidak boleh dijalankan setengah hati. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” ujar Fernando.
Ia menilai kegagalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan.
Dugaan Pemborosan Anggaran: Rp1,3 Triliun Dipertanyakan
Sorotan semakin tajam ketika muncul dugaan pemborosan anggaran dalam tubuh BGN. Salah satu yang paling disorot adalah rencana pengadaan motor operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nilainya tidak main-main—diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun.
Angka fantastis ini langsung memicu kecurigaan publik. Di tengah pelaksanaan program yang belum optimal, pengadaan barang dengan nilai jumbo dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas.
“BGN bukan hanya gagal menjalankan program, tapi juga terindikasi menghambur-hamburkan anggaran untuk hal yang tidak penting,” kata Fernando.
Ia mempertanyakan prioritas kebijakan BGN yang dinilai tidak berpihak pada substansi utama program, yakni pemenuhan gizi anak.
Desakan Copot Dadan Hindayana Menguat
Dalam konteks ini, Fernando secara tegas meminta Presiden untuk segera mencopot Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta jajaran wakilnya.
Menurutnya, kepemimpinan di BGN saat ini tidak menunjukkan arah yang jelas dan gagal mengendalikan program strategis nasional.
“Kalau tidak ada langkah tegas, ini akan terus menjadi beban dan mempermalukan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sikap diam pemerintah hanya akan memperburuk persepsi publik.
“Jangan seolah tidak peduli. Ini bukan program kecil. Ini menyangkut kredibilitas negara,” tambahnya.
Ancaman Serius: Legitimasi Presiden Dipertanyakan
Fernando bahkan melangkah lebih jauh dengan mengaitkan persoalan ini dengan legitimasi kekuasaan.
Menurutnya, jika kritik publik terus diabaikan, maka wacana pencabutan mandat terhadap Presiden bukan lagi hal tabu.
“Kalau Presiden tetap abai, saya sepakat mandat itu dicabut. Negara tidak boleh dikelola oleh pihak yang menutup telinga terhadap suara rakyat,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi alarm keras bahwa persoalan MBG telah melampaui isu teknis dan masuk ke ranah politik yang lebih luas.
FITRA Ikut Menyerang: Minta KPK, Kejaksaan, BPK Turun Tangan
Tekanan terhadap BGN tidak hanya datang dari pengamat politik. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga melontarkan kritik keras.
Peneliti FITRA, Badiul Hadi, menilai polemik yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola lembaga tersebut.
“Perlu dievaluasi karena sudah sering kontroversi di masyarakat dan bisa memperburuk citra pemerintah,” ujarnya.
FITRA bahkan mendesak aparat penegak hukum—KPK, Kejaksaan, hingga BPK—untuk turun tangan melakukan audit investigatif.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
21.000 Motor Listrik Jadi Sorotan
Sorotan utama FITRA tertuju pada rencana pengadaan lebih dari 21.000 unit sepeda motor listrik untuk SPPG.
Motor dengan merek Emmo disebut-sebut menjadi pemenang tender, dengan harga per unit berkisar Rp48 juta hingga Rp56 juta.
Jika dikalkulasikan, total anggaran yang digelontorkan mencapai angka fantastis, memicu pertanyaan besar soal efisiensi dan urgensi.
“Negara sedang mengambil keputusan belanja mahal tanpa penjelasan kebutuhan yang jelas,” kata Badiul.
Ia menegaskan bahwa klaim harga lebih murah dari pasar tidak bisa dijadikan justifikasi tanpa transparansi data.
Transparansi Dipertanyakan, Risiko Fiskal Mengintai
Badiul menyoroti bahwa hingga kini belum ada keterbukaan data terkait spesifikasi teknis, pembanding harga, maupun mekanisme pengadaan.
Tanpa transparansi, publik tidak memiliki dasar untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar efisien atau justru bermasalah.
“Tanpa pembukaan data dan pembanding yang kredibel, itu hanya klaim sepihak,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang jika tidak dikaji dengan matang.
“Ini bisa menjadi bom waktu fiskal yang tidak efektif,” ujarnya.
Program Strategis Berubah Jadi Sumber Masalah
Program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap masa depan generasi bangsa kini justru berubah menjadi sumber kontroversi.
Masalah kualitas makanan, distribusi yang kacau, hingga dugaan pemborosan anggaran menjadi kombinasi yang memperburuk citra program.
Tekanan publik pun kini mengerucut pada satu tuntutan utama: evaluasi total dan pencopotan pimpinan BGN.
Di tengah situasi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan krusial—bertindak tegas atau menghadapi erosi kepercayaan publik yang semakin dalam.
Satu hal yang pasti, suara publik semakin lantang: ini bukan lagi soal program gagal, tapi soal siapa yang harus bertanggung jawab.
