BGN Habiskan Rp4,19 T untuk Pengadaan Piring dan Sendok, Dadan Ngeles Terus!

Jakarta, MI – Isu pengadaan piring dan sendok dengan nilai fantastis Rp4,19 triliun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu gelombang kemarahan publik. 

Angka jumbo yang disebut-sebut hanya untuk 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta itu dinilai janggal, tak masuk akal, bahkan memantik kecurigaan serius soal transparansi anggaran.

Jika dibagi rata, setiap SPPG disebut bisa menghabiskan sekitar Rp279 miliar hanya untuk alat makan. Angka ini jauh melampaui logika publik, bahkan disebut lebih besar dari biaya pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sendiri.

Warganet pun bereaksi keras. Sindiran pedas hingga tudingan pemborosan membanjiri media sosial. “Terbuat dari apa piringnya?” tulis salah satu pengguna. “Ini bukan sekadar janggal, ini absurd,” timpal lainnya sebagaimana dilihat Monitorindonesia.com, Selasa (14/4/2026).

Kemarahan publik kian memuncak lantaran belum ada penjelasan rinci di awal kemunculan data tersebut. Ketiadaan klarifikasi awal membuat spekulasi liar berkembang dan memperkeruh persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Namun Kepala BGN, Dadan Hindayana, ngeles. Ia membantah keras angka Rp4,19 triliun yang beredar, menyebutnya tidak sesuai fakta.

“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebesar yang disebutkan. Informasi Rp4 triliun untuk alat makan sama sekali tidak benar,” tegas Dadan.

Ia menjelaskan, pengadaan alat makan hanya dialokasikan untuk 315 SPPG dengan pagu sekitar Rp215 miliar. Dari jumlah itu, anggaran khusus alat makan sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi Rp68,94 miliar—jauh dari angka triliunan yang viral.

BGN juga meluruskan isu lain yang ikut terseret, seperti pengadaan laptop dan kaos kaki. Menurut Dadan, jumlah laptop hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025, bukan 32.000 unit seperti yang beredar. Sementara kaos kaki disebut bukan pengadaan langsung BGN, melainkan bagian dari program pendidikan yang dikelola Universitas Pertahanan.

Meski klarifikasi telah disampaikan, publik belum sepenuhnya puas. Banyak yang menilai bantahan tersebut belum menjawab sumber awal angka Rp4,19 triliun yang terlanjur viral dan dipercaya luas.

Kasus ini kembali membuka pertanyaan besar: apakah ini sekadar misinformasi liar, atau ada celah transparansi yang belum sepenuhnya terbuka?

Di tengah derasnya sorotan, satu hal menjadi jelas—kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara kini sedang diuji.