SPPG Tetap Terima Insentif Meski Ditutup, DPR Bakal Panggil BGN

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, melontarkan kritik terhadap pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut insentif Rp6 juta per hari tetap diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang bermasalah dan ditutup sementara.

Menurut Charles, pernyataan tersebut tidak hanya cacat logika, tetapi juga mencerminkan persoalan moral.

"Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik," ujar Charles kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menyinggung upaya pemerintah menggencarkan efisiensi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Charles menilai, di saat pemerintah menyerukan penghematan, justru ada alokasi dana untuk unit yang tidak beroperasi karena pelanggaran.

Selain itu, ia membandingkan kondisi tersebut dengan gaji guru honorer yang masih memprihatinkan.

"Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran," ungkap Charles.

"Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan 'hadiah' kepada SPPG bermasalah," sambungnya.

Charles mempertanyakan kebijakan pemberian insentif kepada pihak yang lalai hingga memicu kasus keracunan. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya justru menjadi momentum bagi negara untuk melakukan penghematan, yang perkirakan bisa mencapai Rp317 miliar.

"Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik justru tetap mendapatkan guyuran Rp 6 juta setiap harinya?" jelas Charles.

"Informasi yang saya terima, jumlah dapur yang telah ditutup berjumlah 3.778. Bukan 1.720 seperti yang diumumkan oleh Kepala BGN. Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar," sambungnya.

Lebih lanjut, Komisi IX DPR berencana meminta penjelasan langsung dari BGN terkait kebijakan pemberian insentif kepada SPPG yang ditutup sementara. Charles menegaskan, harus ada pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.

"Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan gizi anak, bukan menjadi ajang pembagian proyek.

"Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok," pungkasnya.