Buruh Soroti Konflik Lahan, DPR Bakal Bentuk Command Center

Jakarta, MI - Isu reforma agraria turut menjadi sorotan dalam pertemuan antara buruh dan pimpinan DPR RI pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026. Selain membahas upah dan PHK, massa juga menyoroti konflik lahan yang dinilai semakin berdampak luas terhadap buruh, petani, hingga masyarakat adat.

Perwakilan gerakan agraria menilai persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan penguasaan tanah. Menurut mereka, ketika lahan dikuasai segelintir pihak, dampaknya langsung dirasakan pada kesejahteraan buruh di berbagai sektor.

Hal tersebut disampaikan Dewi Kartika dari aliansi reforma agraria. Ia menekankan bahwa hubungan antara tanah dan tenaga kerja sangat erat, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

"Ketika tanah dikuasai segelintir kelompok, yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi terhadap petani dan buruh," kata Dewi dihadapan pimpinan DPR RI di DPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ia juga menyinggung kasus penertiban kawasan hutan di Sumatra Utara yang baru-baru ini berdampak pada ribuan pekerja. Sekitar 6.000 buruh harian lepas disebut kehilangan mata pencaharian setelah konsesi di wilayah tersebut dihentikan.

Menurutnya, lahan hasil penertiban tidak seharusnya hanya dikembalikan ke negara, tetapi juga didistribusikan kepada masyarakat adat dan buruh yang selama ini menggantungkan hidup di sana.

Selain persoalan tanah, isu perumahan buruh juga menjadi sorotan. Banyak pekerja, khususnya di sektor industri seperti di Jambi, masih tinggal di kawasan permukiman yang belum memenuhi standar layak huni.

Dewi menilai program pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah seharusnya terintegrasi dengan reforma agraria, bukan sekadar skema kredit murah. Ia juga mengungkap data kekerasan dalam konflik agraria yang masih terjadi.

Sejak Desember 2025 hingga April 2026, tercatat 22 petani dan masyarakat adat menjadi korban penembakan, 272 orang mengalami penganiayaan, serta sekitar 450 orang ditangkap saat mempertahankan lahan mereka.

"Artinya, sejak pansus dibentuk, kami masih menunggu perubahan nyata," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa masih banyak persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun di kawasan hutan.

Ia mengatakan, DPR akan memperkuat Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dengan membentuk command center bersama Komisi III DPR. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat respons terhadap konflik.

"Kalau kita dapat informasi lebih cepat, kita bisa lakukan mitigasi," ucap Dasco.

Selain itu, DPR saat ini tengah menginventarisasi desa-desa yang berada di kawasan hutan, yang selama ini membuat masyarakat kehilangan akses terhadap hak dasar. 

Ke depan, kata Dasco, DPR akan memfokuskan perhatian pada penyelesaian konflik agraria yang bersifat komunal, termasuk sengketa antara masyarakat dengan korporasi maupun antar kelompok warga.

"DPR menargetkan pembahasan reforma agraria akan dipercepat pada masa sidang berikutnya, sekaligus membuka ruang dialog lanjutan dengan buruh dan masyarakat sipil," pungkas Dasco.