Jakarta, MI - Nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat menjadi sorotan di parlemen. Di tengah kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi global dan domestik, Bank Indonesia diminta membuka penjelasan yang lebih terang soal penyebab pelemahan rupiah sekaligus efektivitas langkah stabilisasi yang sedang dilakukan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri, meminta Bank Indonesia memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait pelemahan rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp17.670 per dolar AS.
Hal itu disampaikan Hanif dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurut Hanif, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah, apakah lebih dominan dipicu gejolak global, penguatan dolar AS, atau justru ada sentimen pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.
“Ini pertanyaan sederhana dari sudut pandang publik. Ketika rupiah melemah hingga kisaran Rp17.670 per dolar AS, tentu masyarakat ingin memahami apa faktor dominannya. Apakah tekanan ini terutama dipicu gejolak global, penguatan dolar AS, atau ada sinyal tertentu yang sedang dibaca pasar terhadap kondisi ekonomi domestik kita,” ujar politisi PKB ini.
Ia menilai keterbukaan komunikasi dari otoritas moneter sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Karena itu, BI diminta memaparkan secara rinci strategi stabilisasi yang tengah ditempuh, termasuk efektivitas instrumen intervensi yang digunakan.
“Kita perlu mendapatkan gambaran yang jelas: langkah stabilisasi apa yang sedang ditempuh, bagaimana efektivitasnya, dan sejauh mana instrumen yang digunakan mampu meredam tekanan yang ada. Ini penting agar publik memahami bahwa respons kebijakan berjalan secara terukur dan kredibel,” katanya.
Hanif juga menyoroti pernyataan BI yang menyebut stabilitas nilai tukar masih terjaga. Menurutnya, istilah tersebut perlu dijelaskan lebih konkret agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Ketika BI menyampaikan bahwa stabilitas tetap terjaga, publik tentu perlu memahami parameter yang digunakan. Apakah yang dimaksud stabil adalah volatilitas yang masih terkendali, meskipun level kurs mengalami penyesuaian? Penjelasan ini penting agar komunikasi kebijakan lebih mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hanif meminta BI membandingkan volatilitas rupiah dengan mata uang negara-negara selevel atau peer countries agar publik memiliki gambaran yang lebih utuh terkait posisi Indonesia di tengah tekanan global.
“Kalau ukuran stabilitas adalah volatilitas, maka menarik untuk melihat bagaimana posisi rupiah dibandingkan negara peers. Dengan begitu, publik bisa mendapatkan konteks yang lebih utuh mengenai kondisi kita saat ini dan respons kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Hanif juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
“Kita ingin memastikan koordinasi kebijakan berjalan solid. Stabilitas ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas moneter, tetapi membutuhkan sinergi yang kuat dengan kebijakan fiskal dan langkah-langkah lain untuk menjaga kepercayaan pasar serta daya tahan ekonomi nasional,” pungkasnya.
