Jakarta, MI - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf terkait kebijakan tembak di tempat bagi pelaku begal. Menurut Pigai, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan penegakan hukum tetap harus sesuai aturan yang berlaku.
"Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsip dengan hak asasi manusia," ujar Pigai.
Ia menjelaskan, pelaku sebaiknya ditangkap hidup-hidup agar aparat dapat menggali informasi lebih lanjut terkait jaringan, motif, hingga akar persoalan dari tindak kriminal tersebut.
"Dia adalah sumber informasi, data, dan fakta. Penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi, dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya," jelas Pigai.
Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah, termasuk terhadap pelaku tindak pidana.
"Siapa pun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara," tuturnya.
Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk tetap fokus menjaga stabilitas keamanan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Sebelumnya, Kapolda Lampung Helfi Assegaf memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelaku pembegalan maupun pencurian kendaraan bermotor.
"Tidak ada toleransi terhadap pelaku pembegalan. Saya sudah perintahkan tembak di tempat," tegas Helfi di Mapolda Lampung, Jumat (15/5/2025).
Helfi mengatakan langkah tegas tersebut diambil karena aksi pembegalan di wilayah Lampung semakin meresahkan masyarakat.
Menurutnya, tindak kejahatan begal saat ini bukan lagi sekadar didorong faktor ekonomi atau kebutuhan hidup. Ia menilai banyak pelaku justru menggunakan hasil pencurian kendaraan bermotor untuk membeli narkoba.
