Jakarta, MI— Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti serius persoalan integrasi persinyalan kereta api yang dinilai menjadi pemicu kecelakaan perkeretaapian. Dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/6/2026), Lasarus mendesak pemerintah segera membenahi sistem persinyalan dan mempertimbangkan pelimpahan kewenangan operasional kepada PT KAI.
Lasarus mengungkapkan, persoalan integrasi persinyalan menjadi temuan penting setelah Komisi V DPR menggelar rapat bersama Korlantas Polri, PT KAI, Basarnas, dan KNKT, beberapa waktu lalu. Ia mengaku menerima banyak laporan dan masukan terkait lemahnya sistem koordinasi persinyalan di lapangan.
“Kemarin seperti yang kita sampaikan, ada perintah dari selatan ke timur. Dari selatan perintah ke timur tapi timur tidak perintahkan ke tempatnya, sehingga terjadilah kecelakaan yang menabrak kereta berikutnya,” kata Lasarus mengungkap hasil temuan KNKT.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyinggung dugaan persoalan kualitas pengadaan perangkat jalur dan persinyalan kereta api yang menggunakan teknologi berbeda-beda. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memicu ketidaksinkronan sistem di lapangan.
Ia menyebut terdapat penggunaan komponen dari Jepang, China hingga produksi dalam negeri yang dinilai tidak seragam kualitas maupun teknologinya.
“Saya dapat informasi, pengadaan besi jalan ini teknologinya beda-beda. Ada barang Jepang, ada barang China, ada juga yang dibuat oleh LENS sendiri. Bahkan kabarnya yang dibuat di LENS ini bolong-bolong besinya,” ujarnya.
Lasarus menegaskan persoalan tersebut harus segera diperbaiki agar keselamatan transportasi kereta api tidak terus dipertaruhkan.
Dalam rapat itu, Lasarus juga mendorong adanya pemisahan tegas antara regulator dan operator di sektor perkeretaapian. Ia menilai pola pengelolaan saat ini justru membebani Kementerian Perhubungan dalam urusan teknis operasional.
Menurut dia, pengelolaan operasional kereta api sebaiknya diserahkan penuh kepada PT KAI agar sistem lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
“Saran saya, daripada ini menjadi beban terkait operasional kereta api, kita kasih kereta api saja semua, biar dia yang urus,” tegasnya.
Lasarus memastikan Komisi V DPR dalam waktu dekat kembali memanggil KNKT untuk mendalami hasil investigasi kecelakaan kereta dan evaluasi sistem persinyalan nasional.**
