Jakarta, MI - Rentetan kasus hukum yang belakangan menyeret sejumlah pejabat pemerintahan menjadi sorotan DPR RI. Setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya tersandung persoalan hukum, kini giliran Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang menghadapi kasus serupa.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengaku prihatin atas rangkaian peristiwa tersebut. Menurutnya, kasus yang terjadi dalam waktu berdekatan itu harus menjadi peringatan bagi para pejabat negara agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Saan menegaskan para pejabat yang mendapat amanah menjalankan program pemerintah harus menjadikan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini disuarakan Presiden Prabowo Subianto sebagai pegangan utama dalam bekerja.
“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Ia menilai Presiden Prabowo selama ini konsisten menyampaikan tekadnya untuk memberantas korupsi dalam berbagai kesempatan. Karena itu, para pejabat di kementerian maupun lembaga negara dituntut untuk menunjukkan integritas yang sejalan dengan komitmen tersebut.
“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” ungkapnya.
Saan juga mengingatkan agar berbagai kasus yang mencuat belakangan ini tidak dipandang sekadar sebagai kesalahan individu. Rentetan kasus tersebut, kata dia, harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal di setiap lembaga.
Menurutnya, dengan pengawasan yang lebih kuat, berbagai potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.
Saan menekankan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah sangat bergantung pada kualitas dan integritas para penyelenggara negara. Karena itu, setiap pejabat dituntut menjaga kepercayaan publik melalui kerja yang transparan dan akuntabel.
“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
Saan juga menyatakan DPR mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani setiap kasus secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, proses hukum yang berjalan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pengingat bagi para pejabat.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.
