Jakarta, MI - Wacana yang dilontarkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai peluang kalangan sipil mengisi jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri menuai tanggapan dari DPR. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menilai Kementerian HAM sebaiknya memusatkan perhatian pada penyelesaian berbagai persoalan HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa.
Menurut Mafirion, masih banyak agenda penting di bidang HAM yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Karena itu, ia meminta Menteri HAM tidak terlalu jauh masuk ke ranah pengaturan kelembagaan yang berada di luar tugas dan kewenangannya.
"Kami meminta Menteri HAM fokus pada penanganan berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya," kata Mafirion, Senin (8/6/2026).
Ia menilai usulan mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di tubuh Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan memerlukan kajian mendalam. Karena itu, pembahasannya perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas langsung terhadap pengaturan institusi kepolisian.
Mafirion menegaskan bahwa masih banyak persoalan HAM yang lebih mendesak untuk ditangani. Mulai dari penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum tuntas, perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM, hingga penguatan pendidikan HAM di tengah masyarakat.
"Sebagai Menteri HAM, tentu ada banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum tuntas, perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM, hingga penguatan pendidikan HAM di tengah masyarakat. Itu yang seharusnya menjadi prioritas," ujarnya.
Politikus PKB itu juga menyoroti masih terjadinya intimidasi, kekerasan, maupun serangan terhadap aktivis dan pembela HAM. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa ruang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi masih membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
Karena itu, Mafirion mendorong Kementerian HAM memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait agar penegakan HAM dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, ia menilai pendidikan dan literasi HAM perlu diperluas hingga ke lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat umum guna meningkatkan kesadaran warga terhadap hak-haknya.
"Kita ingin Kementerian HAM hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan sistem penegakan HAM, penyelesaian berbagai kasus yang masih tertunda, serta peningkatan kesadaran HAM di masyarakat jauh lebih mendesak untuk dilakukan," tegasnya.
Mafirion juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan seorang menteri akan selalu menjadi perhatian publik karena mencerminkan arah dan kualitas pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap usulan yang dilontarkan ke ruang publik harus memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan tugas serta fungsi kementerian yang dipimpinnya.
"Seorang menteri adalah pejabat negara yang membawa nama baik kabinet dan Presiden. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar yang kuat, relevan dengan tugas dan fungsinya, serta memberikan nilai tambah bagi penyelesaian persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai publik melihat ada menteri yang justru lebih sibuk mengurusi hal di luar tupoksinya dibanding menuntaskan pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya," pungkas Mafirion.
