Tanjungpinang, MI - Pemerintah semakin serius menyiapkan Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja terampil dunia. Upaya itu ditandai dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan guna membangun ekosistem migrasi yang aman, profesional, serta mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan lima mitra strategis di Kepulauan Riau (Kepri), Senin (8/6/2026), di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.
Lima mitra yang terlibat yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari transformasi besar yang tengah dilakukan pemerintah dalam tata kelola pekerja migran Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BP2MI telah ditingkatkan statusnya menjadi kementerian yang memiliki fungsi sekaligus sebagai regulator dan operator.
“Bapak Presiden memberikan arahan tegas kepada Kementerian P2MI agar meningkatkan kualitas pelindungan dari sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dari kategori medium-high skill,” kata Mukhtarudin.
Menurut dia, sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. Di saat jumlah penduduk usia produktif Indonesia melimpah, banyak negara maju justru menghadapi fenomena penuaan penduduk yang memicu kekurangan tenaga kerja.
“Di mana melimpahnya usia produktif dalam negeri bertepatan dengan fenomena aging population di berbagai negara maju yang memicu defisit tenaga kerja global,” ujarnya.
Data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) menunjukkan bahwa sejak Januari 2025 hingga 4 Juni 2026 pemerintah telah memfasilitasi 424.367 layanan penempatan pekerja migran. Lima negara tujuan utama adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Sementara itu, data SIP2MI per 5 Juni 2026 mencatat terdapat 312.797 peluang kerja luar negeri. Namun, baru 75.378 posisi atau sekitar 24,41 persen yang berhasil terisi. Artinya, masih tersedia lebih dari 233 ribu peluang kerja yang dapat dimanfaatkan tenaga kerja Indonesia.
Bagi Kepulauan Riau, peluang tersebut dinilai sangat strategis. Selama periode 2025 hingga awal Juni 2026, jumlah layanan penempatan pekerja migran dari wilayah Kepri mencapai 2.479 layanan.
Mukhtarudin menilai keberadaan pekerja migran mampu memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah asal. Dengan asumsi remitansi rata-rata Rp5 juta per bulan per pekerja, dana yang mengalir ke daerah dapat mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa posisi geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan juga menyimpan tantangan serius berupa maraknya penempatan nonprosedural dan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, BP3MI Kepulauan Riau telah melakukan 122 kegiatan pencegahan dan berhasil menyelamatkan 479 calon pekerja migran Indonesia dari keberangkatan ilegal,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kerja sama yang diteken berfokus pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan sinergi dengan pemerintah daerah melalui penyebaran informasi peluang kerja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, pelindungan pekerja migran, hingga pertukaran data.
“Kerja sama ini mencakup penyebarluasan informasi peluang kerja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, layanan pemeriksaan kesehatan, penempatan dan pelindungan, hingga pertukaran data,” jelas Mukhtarudin.
Melalui kolaborasi itu, KP2MI juga mendorong percepatan program Desa Migran Emas agar desa-desa di Kepulauan Riau menjadi pusat pelindungan pekerja migran sekaligus motor penggerak ekonomi keluarga purna pekerja migran.
Pilar kedua menyasar penguatan sektor pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic. Bentuk konkretnya antara lain pembentukan Migrant Center di lingkungan kampus, penyelarasan kurikulum dengan standar internasional, hingga riset kebutuhan tenaga kerja global.
“Langkah konkret pilar ini diwujudkan lewat pembentukan Migrant Center di kampus vokasi sebagai pusat layanan terpadu, penyelarasan kurikulum serta kompetensi berstandar global, hingga pelaksanaan riset penempatan kerja luar negeri yang presisi dengan kebutuhan pasar global,” kata Mukhtarudin.
Ia menambahkan, penguatan pendidikan vokasi tersebut sejalan dengan program cepat (quick win) SMK Go Global yang diluncurkan pemerintah. Program itu menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja terampil ke luar negeri pada periode 2026-2029.
Tenaga kerja tersebut dipersiapkan untuk mengisi berbagai sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, perawat, hingga pengemudi truk, sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai Global Talent Supplier.
“Kita mendesain agar anak-anak bangsa berangkat sebagai talenta global yang profesional, menimba ilmu, teknologi, dan etos kerja di negara maju, untuk kemudian kembali ke tanah air. Pengalaman dan modal yang mereka bawa pulang harus mampu ditransformasikan untuk membangun usaha produktif, berinovasi, dan mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Mukhtarudin.
Ia pun mengingatkan seluruh pihak agar kerja sama yang telah ditandatangani tidak berhenti pada dokumen administratif semata.
“Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama agar ruang lingkup kerja sama ini tidak sebatas formalitas administratif di atas meja. Ke depan, langkah nyata di lapangan adalah pembuktiannya. Mari bersama-sama kita hadirkan tata kelola dan pelindungan yang bermartabat bagi para pejuang ekonomi keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan dukungan penuh terhadap program penguatan pelindungan dan penempatan pekerja migran terampil yang digagas KP2MI.
“Kami akan bersama-sama mempersiapkan tenaga terampil. Insyaallah, kami akan konsisten bersama-sama untuk melakukan hal ini, sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang ada saat ini,” kata Ansar.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah menyiapkan alokasi anggaran khusus pada tahun depan untuk membiayai uji kompetensi dan sertifikasi internasional bagi lulusan SMK di seluruh kabupaten dan kota.
“Kemudian kita juga sedang menyiapkan anggaran untuk tahun depan. Kita akan menjaring lulusan SMK di semua kabupaten/kota yang nanti kita seleksi untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Dalam pelaksanaannya, kita akan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang memiliki kualifikasi dan diakui secara internasional ke depannya,” ujar Ansar.
Melalui dukungan sertifikasi berstandar global tersebut, lulusan SMK di Kepulauan Riau diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional secara legal, aman, dan profesional, sekaligus terhindar dari risiko penempatan nonprosedural.
