Jakarta, MI– Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif saat menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Presiden di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Pemerintah memastikan Indonesia tetap mempertahankan posisi independen dan tidak berpihak kepada blok kekuatan mana pun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden menegaskan bahwa prinsip bebas aktif merupakan fondasi diplomasi Indonesia sejak era pendiri bangsa.
“Indonesia sejak awal memilih politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak kepada blok mana pun. Komitmen itu kembali ditegaskan Presiden kepada para duta besar,” ujar Prasetyo.
Delapan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan berasal dari Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, Republik Ceko, Palestina, Yunani, Lebanon, dan Saint Lucia.
Dalam pertemuan tersebut, para duta besar turut menyampaikan salam dari kepala negara masing-masing serta apresiasi terhadap langkah diplomasi yang dijalankan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Mereka menilai Indonesia terus memainkan peran penting dalam mendorong stabilitas dan perdamaian internasional.
Selain itu, para diplomat menyatakan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kebudayaan, ekonomi hingga kerja sama maritim.
Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia, Sumadhurika Sashikala Premawardhane, menegaskan keinginannya mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin lama antara kedua negara.
Sementara Duta Besar Filipina, Christopher Baltazar Montero, mendorong penguatan kerja sama maritim mengingat Indonesia dan Filipina sama-sama merupakan negara kepulauan besar di kawasan ASEAN.
Pemerintah berharap pertemuan tersebut menjadi momentum memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif membangun kerja sama global tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pijakan diplomasi nasional selama puluhan tahun.**
