Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan kali ini menjaring Bupati Muara Enim, Edison, di Sumatera Selatan. Operasi tersebut menjadi OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Dalam penindakan itu, KPK mengamankan 10 orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Mereka terdiri dari lima unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Edison, serta lima orang dari kalangan swasta.
"Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel. Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (8/6/2026).
Saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka sebelum memutuskan pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Profil Edison, Bupati Muara Enim
Edison merupakan Bupati Muara Enim periode 2025-2030. Ia lahir di Desa Banuayu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 6 Maret 1968.
Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 1 Banuayu. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Lubuklinggau dan SMA Negeri 1 Lubuklinggau.
Di jenjang perguruan tinggi, Edison meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hingga memperoleh gelar M.Hum.
Sebelum terjun ke dunia politik, Edison meniti karier sebagai staf Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Selatan, kemudian dipercaya menjadi Kepala Sub Seksi dan Kepala Seksi di BPN Ogan Komering Ilir.
Kariernya terus berkembang saat menjabat Kepala Seksi BPN Kota Medan, hingga kemudian menduduki berbagai posisi kepala kantor BPN di sejumlah daerah seperti Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Musi Rawas, hingga Kota Palembang.
Karier Edison di lingkungan BPN terus menanjak hingga mencapai posisi Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pembangunan Kanwil BPN Sumatera Selatan.
Di luar tugas pemerintahan, Edison juga aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Ia tercatat sebagai Pembina Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Muara Enim serta terlibat dalam pembinaan bidang organisasi dan keagamaan.
Edison pernah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitasnya dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Harta Kekayaan Edison
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 27 Maret 2026 untuk tahun pelaporan 2025, Edison tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp16,03 miliar.
Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan yang mencapai Rp14.180.192.000. Properti tersebut tersebar di beberapa wilayah, terutama di Kota Palembang, Banyuasin, dan Prabumulih, dengan nilai yang bervariasi mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Di antara aset bernilai terbesar yang dimilikinya adalah tanah dan bangunan seluas 16.830 meter persegi di Palembang dengan nilai Rp6.732.000.000 serta bidang tanah seluas 2.617 meter persegi senilai Rp4.637.324.000.
Untuk aset kendaraan, Edison memiliki dua unit mobil dengan total nilai Rp505.000.000. Kendaraan tersebut terdiri dari Toyota Alphard tahun 2010 senilai Rp125.000.000 dan Toyota Fortuner tahun 2019 senilai Rp380.000.000.
Selain itu, Edison juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp705.000.000, kas dan setara kas sebesar Rp140.000.000, serta harta lainnya senilai Rp500.000.000.
Dalam laporan tersebut, Edison tidak mencantumkan kepemilikan surat berharga maupun utang. Dengan demikian, total harta kekayaan bersih Bupati Muara Enim itu mencapai Rp16.030.192.000.
